refubliknews.com,
Purwakarta | Presiden Joko Widodo pekan lalu memanggil seluruh kepala daerah di Istana Negara. Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo mendorong pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di pasaran. Salah satu kepala daerah yang dipanggil Jokowi adalah Benni Irwan, Pj Bupati Kabupaten Purwakarta.
Menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi tersebut, Penjabat Bupati Purwakarta Benni Irwan, di dampingi Pelaksana Tugas Kepala DKUPP Kabupaten Purwakarta, Eka Sugriyana dan sejumlah pejabat lainnya menggelar monitoring harga bahan pokok di pasar tradisional Citeko, Kecamatan Plered, Purwakarta, pada Selasa 31 Oktober 2023.
” Hari ini saya sengaja berkunjung ke pasar, untuk pertama kali ini saya ke pasar Citeko Plered. Saya ingin tahu betul kondisi ketersediaan bahan sembako terutama bahan pangan, karena kita mengetahui semua, kita dalam kondisi yang betul-betul membutuhkan perhatian dalam hal memastikan ketersediaan bahan pangan seperti beras, cabe, minyak, telur, daging, baik daging sapi maupun daging ayam,” ujar Benni.
Pj Bupati juga ingin memastikan beberapa kondisi itu dilapangan, yang pertama memastikan apakah bahan itu ada atau tidak, bahan pangan itu tersedia atau tidak, stoknya ada atau tidak.
“Berdasarkan pemantauan hari ini, beberapa komoditi yang kita pantau itu tersedia, beras cukup tersedia, cabe juga ada tapi tidak banyak, cabe ini yang menjadi perhatian saya, cabe merah, cabe rawit merah, ada tapi tidak banyak. Mungkin, ini yang menyebabkan harganya naik, kemudian tadi telur ada, minyak juga ada, baik minyak kita maupun minyak curah. Selain minyak, daging juga ada saya lihat, bawang ada, tapi yang menjadi perhatian saya adalah beras dan cabe,” ucapnya.
Soal keterjangkauan harga, lanjut Benni, dirinya memastikan bahwa masyarakat mampu untuk membeli dan mampu untuk mendapatkannya.
“Harga beras memang fluktuatif, ada yang beras premium di angka 15 ribu, beras medium di angka 14 ribu, ada beras standar itu diangka 11 ribu dan 12 ribu. Ketersediaan ada, tapi untuk beras yang kualitasnya bagus memang perlu ketersediaan anggaran masyarakat untuk mendapatkannya,” ungkap Benni.
Menurutnya, yang mesti dipastikan itu adalah masyarakat tidak kekurangan beras, jika ada kenaikan harga misalnya, untuk mengatasi persoalan tersebut juga di pastikan dulu soal ketersediaannya, kemudian di beli oleh masyarakat.
“Masyarakat bisa beli berarti harganya terjangkau, berbagai upaya yang dilakukan seperti menggelar gerakan pasar murah. Saya selama sebulan disini sudah dua kali menggelar gerakan pasar murah, itu kita lakukan dikota purwakarta karena saya melihat kebutuhan itu banyak diperlukan oleh masyarakat kita yang ada di perkotaan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan, bahwa gerakan pasar murah itu dilakukan untuk intervensi dan menggabungkan resources yang ada dari pusat dan daerah, ada beras bantuan Bulog kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah juga menganggarkan atau menyiapkan anggaran dari dana bantuan tidak terduga untuk mengintervensi harga beras biar harganya turun dan masyarakat bisa membelinya.
“Kita tidak ingin persoalan beras ini menjadi persoalan di Purwakarta. Jadi, untuk itu yang kami lakukan adalah untuk memastikan dua hal tadi, stok beras ada barangnya, kemudian masyarakat bisa membeli dengan harga yang terjangkau. Kalau tidak terjangkau, pasti Pemda akan turun, kami akan turun dan mengintervensi agar masyarakat bisa mendapatkannya,” tegas Benni.
RN/raffa christ manalu/red
