Puluhan Warga Desak APH, Periksa Kades Pelita Terkait Bansos Covid-19 Dana Desa TA 2020-2023

refubliknews.com,-Tapteng | Puluhan warga masyarakat Desa Pelita, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara (Sumut) datangi kantor Camat karena kecewa dengan tindakan dan perilaku yang ditunjukkan Kepala Desa Pelita, Daud Jusup Aritonang.

Hal tersebut dilakukan warga karena sang Kades melarikan diri dari rumahnya, sekaligus kantor Desa Pelita untuk menghindari puluhan warganya yang menggrudug rumahnya yang menuntut penjelasan terkait anggaran bansos dalam tiga tahun terakhir yang bersumber dari dana desa (DD) selama pandemi covid-19 yang lalu.

Bacaan Lainnya

“Dengan perasaan kecewa, marah dengan tindakan kades, kami datangi kantor Camat Sorkam dengan harapan keinginan kami bisa terpenuhi dengan bantuan dari pak camat,” ujar P. Sihombing, salah satu warga sekaligus tokoh agama desa pelita, kepada refubliknews.com, pada Kamis 28 Maret 2024.

Ia menjelaskan, bahwa kedatangan mereka kekantor camat disambut langsung oleh Camat Sorkam, Zulhaidir Pardede beserta jajarannya serta Kanit Intelkam Polsek Sorkam, Zuarman Purba.

Warga juga meminta agar Camat Zulhaidir memediasi pertemuan warga desa pelita dengan kades yakni, Daud Jusup Aritonang. Namun, warga juga harus merasakan kekecewaan karena upaya dari Camat Sorkam tidak mendapat tanggapan baik dari kades pelita.

“Kami disambut Camat Sorkam bersama jajarannya. Beliau juga berusaha menghubungi Kades Pelita melalui Telepon Sellularnya. Namun, sang kades pelita tetap menunjukkan sikap yang tidak terpuji dengan mengangkangi arahan dari Camat Zulhaidir tidak mau hadir dikantor Kecamatan Sorkam menemui warganya,” jelasnya.

Sungguh ironis, lanjut dia, dilihat dari sikap serta perilaku Kades Pelita yang berani mengangkangi arahan Camat Sorkam yang merupakan perpanjangan tangan dari Pj Bupati Tapteng, yang jelas-jelas sebagai atasan sang Kades di jajaran pemerintahan, warga Desa Pelita meminta agar Pj Bupati Tapteng, Sugeng Riyanta mengambil sikap tegas agar menonaktifkan Daud Jusup Aritonang sebagai Kades Pelita.

Menurutnya, aparat penegak hukum (APH) harus segera bertindak memanggil dan menyelidiki Kades Pelita yang diduga telah mengebiri anggaran bansos dan proyek ketahanan pangan yang bersumber dari dana desa (DD) tahun anggaran 2020 hingga 2023 yang lalu.

“Ironis memang, seorang kades berani mengangkangi arahan camat yang secara pemerintahan adalah atasannya. Kami berharap, agar Pj Bupati Sugeng Riyanta mengambil sikap tegas dan menonktifkan Daud Jusup Aritonang dari jabatannya sebagai Kades Pelita. Dan kami juga mendesak agar aparat penegak hukum (APH) di Kabupaten Tapteng segera bertindak untuk menyelidiki anggaran bansos pandemi covid-19 dan proyek ketahanan pangan yang bersumber dari dana desa (DD) tahun anggaran 2020-2023 lalu,” harapnya.

Sementara itu, Masron Manalu, selaku Kabiro Portal Media Refubliknews.com, wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah mengatakan, dirinya bersama team refubliknews.com wilayah Tapteng dan Sumatera Utara akan mengawal terus masalah ini hingga tuntas.

Dia berjanji akan terus mengikuti setiap perkembangan dari masalah tersebut, sebab dia juga salah satu penggagas agar permasalahan ini diangkat serta di publikasikan melalui media nasional maupun media daerah.

Menurutnya, sikap dan perilaku yang di pertontonkan Kades Pelita, Daud Jusup Aritonang sudah tidak bisa ditolerir. Seorang Kades sepatutnya menjadi contoh bagi warganya dan siap menjadi pengayom ditengah masyarakat yang dipimpinnya.

Namun, lanjut Masron, kelakuan Daud Jusup Aritonang tidak mencerminkan sebagaimana seorang Kades yang sesungguhnya. Hal itu terlihat dari apa yang sedang di perjuangkan warganya saat ini menuntut Kades agar mempertanggung jawabkan segala tindakannya yang diduga merugikan dengan mengebiri hak-hak dari warganya sendiri.

“Kita akan terus mengawal masalah ini, bersama team media refubliknews.com baik Tapteng maupun Sumatera Utara, akan mengikuti setiap perkembangan dari masalah ini hingga tuntas. Setiap perbuatan serta tindakan yang telah merugikan masyarakat harus diusut secara tuntas,” tegasnya.

“Sikap dan perilaku dari Kades Pelita sudah tidak bisa ditolerir. Kita akan terus mempublikasikan setiap perkembangan dari masalah yang dihadapi warga Desa Pelita yang merasa dirugikan oleh Kades dengan mengebiri hak-hak dari warga,” tambahnya.

RN/team tapteng/red

Pos terkait