refubliknews.com,
Jakarta,-
Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara resmi menyerahkan sertifikat aset Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD). Penyerahan sertifikat tersebut merupakan bentuk komitmen Kantor BPN Jakarta Utara dalam menyelesaikan pensertipikatan aset milik Pemprov Provinsi DKI Jakarta.
Penyerahan Sertifikat BMN (Barang Milik Negara ) dan BMD (Barang Milik Daerah) yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Kamis 15 Februari 2024 yaitu atas 35 bidang yang terdiri dari 1 bidang Aset BMN, 30 bidang aset BMD yang terletak di Kota Administrasi Jakarta Utara, dan 4 bidang aset BMD yang terletak di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
Pada pelaksanaan penyerahan sertifikat tersebut turut dihadiri oleh Inspektur Jenderal ATR BPN Raden Bagus Agus Widjayanto, S.H., M.Hum, Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim, Kakanwil Prov. DKI Jakarta Alen Saputra, S.H., M.Kn., Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldan, Kepala BPAD DKI Jakarta yang diwakili oleh Sekretaris Ireni dan Jajaran, Wakil Walikota Jakarta Utara Juaini, Sekertaris Kabupaten Administrasi Jakarta Utara Eric Pahlevi Zakaria Lumbun, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara Qris Pratama, dan Kepala Kantor Pertanahan BPN Jakarta Utara, Taufik Suroso Wibowo, S. SiT., M.H beserta jajaran dan turut hadir juga Ketua Lipan RI Harun Prayitno, SE., SH didampingi Ketua Divisi SDM Suwondo.
Menurut Kepala Kantor Pertanahan BPN Jakarta Utara, Taufik Suroso Wibowo, terdapat sejumlah 103 bidang yang sudah diserahkan pada tanggal 11 Juli 2023 lalu dan juga 1.014 bidang yang diserahkan pada tanggal 26 Juli 2023.
Lebih lanjut Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara Taufik, juga menyampaikan bahwa terdapat juga pensertipikatan tanah aset BMN (Barang Milik Negara) sejumlah 1 bidang tanah atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia seluas 2.707 m2.
“Dan perlu juga kami informasikan bahwa terdapat 750 Sertipikat Aset BMD yang juga akan diserahkan pada saat deklarasi Kota Lengkap Kota Administrasi Jakarta Utara pada saat mendatang,” tuturnya.
Sehingga total keseluruhan sertifikat BMD Pemprov DKI Jakarta yang sudah dan akan diserahkan berjumlah 1.901 sertifikat.
“Kita terus bekerja keras untuk segera menyelesaikan target pekerjaan yang diberikan kepada kami,” tegas Taufik saat memberikan penjelasan kepada awak media.
Sementara itu Ketua Lipan RI Harun Prayitno, SE., SH yang juga turut hadir pada acara tersebut menjelaskan bahwa penyerahan sertifikat aset Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD) di Kantor Pertanahan Jakarta Utara ini merupakan sinergi dan kolaborasi berbagai instansi terkait yang berkelanjutan, sehingga hari ini dapat terlaksana penyerahan sertifikat aset Pemrov DKI Jakarta.
Lembaga Investigasi dan Pengawasan Aset Negara Republik Indonesia (Lipan RI) sangat mendukung langkah- langkah strategis yang dilakukan oleh Kantah Kota Jakarta Utara dalam mendukung persertifikatan Aset BMN dan BMD.
Dimana Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, untuk melakukan percepatan sertifikasi tanah di seluruh Indonesia, baik tanah masyarakat, pemerintah, hingga rumah ibadah.
Lebih lanjut Ketua Lipan RI menambahkan bahwa, salah satu upaya pengamanan aset pemerintah adalah melalui pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah.
Dengan diserahkannya sertifikat tanah tersebut, diharapkan dapat memberi rasa aman dan kepastian hukum hak atas tanah atas aset-aset BMD dan BMN dimana tujuan utamanya jelas, yaitu untuk menyelamatkan aset untuk dijaga.
Sehingga secara tidak langsung dapat memerangi para mafia tanah yang berusaha untuk menguasai aset-aset pemerintah Pemrov DKI Jakarta.
RN/Umayah Handayani/red
