refubliknews.com,
Jakarta, –
Menjelang hari Aids sedunia yang diperingati tiap tahun 1 Desember, dan komitmen Indonesia bebas Aids sedunia di 2030 untuk pertama kalinya symposium EMTCT digelar. Acara digelar di Royal Kuningan Hotel, Jakarta Selatan. Selasa (28/12/2023).
Diinisiasi oleh Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI), Jaringan Positif Indonesia (JIP), Lentera Anak Pelangi (LAP), Yayasan Pelita Ilmu (YPI), UNAIDS Indonesia dan UNICEF Indonesia menyelenggarakan Simposium EMTCT di Royal Kuningan Hotel Jakarta, 27-28 November 2023, dengan para pembicara ahli dari kawasan Asia Pasifik.
Kegiatan ini diadakan secara hybrid, sebanyak 150 orang akan hadir secara langsung/ tatap muka dan 100 orang akan mengikuti secara daring.
Turut hadir secara langsung diantaranya, perwakilan dari Kementrian Kesehatan, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Panelis, perwakilan dari Negara sahabat diantaranya ada Thailand dan Malaysia dan didukung oleh komunitas profesi khususnya dari Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI).
Komitmen dan Kolaborasi untuk melindungi perempuan dan anak di Indonesia, karena perempuan paling banyak menanggung beban HIV dan AIDS yang menjadi utama penyebab kematian perempuan usia produktif. Perempuan hamil yang mengidap HIV mempunyai resiko lebih besar mengalami komplikasi kehamilan seperti, infeksi penyerta termasuk TBC, Pneumonia, dan meringitis karena sistem kekebalan tubuh yang lemah.
Maka dari itu Indonesia harus segera bergerak untuk berusaha pasien HIV/AIDS di perlakukan dengan sama, bagaimana kita mendorong pemerintah untuk memperkuat kesehatan dan memegang komitmen untuk para pemegang otonomi kebijakan, namun peran-peran organisasi profesi-pun sangat penting.
Sejak tahun 1978, persoalan HIV di republik ini menjadi persoalan, tapi untuk saat ini telah banyak sekali perubahan, perkembangan teknologi serta pengobatan dan pemutakhiran informasi, baik dalam pencegahan, pemeriksaan, penganan, perawatan,hingga dukungan yang berkelanjutan, diantaranya:
- Pelibatan sektor swasta (bidan praktik mandiri dan praktik dokter kandungan) dalam melakukan test/skrining triple eliminasi perlu segera dilakukan dengan catatan perlu di pastikan mekanisme pencatatan dan juga penggunaan dari alat test yang nantinya akan diberikan oleh kementrian kesehatan.
- Meyakinkan adanya kepemimpinan multi sektor dan multi stakeholder yang menjamin lingkungan kebijakan yang inklusif dan efektif.
- Peningkatan kapasitas diperlukan untuk menunjang inisiatif ekspansi ataupun akselerasi untuk program ETMCT kepada Bidan dan Dokter.
- Pelibatan komunitas kepada jangkauan komunitas masih terbatas, namun penting untuk discale up jangkauan dan peranannya, termasuk dalam hal memastikan adherence dan tarscing lost to follow up.
- Perlu untuk mempertimbangkan adanya National Committee of EMTCT in Indonesia.
Mengintegrasikan konteks lokal dan sensitivitas budaya melalui penelitian kualitatif berkualita tinggi perlu dilakukan. Indonesia perlu lebih fokus pada penelitian kebijakan kesehatan dan sistem kesehatan. Menerapkan ilmu implementasi untuk mempelajari aspek “Bagaimana” dan intervensi
EMTC/PNTCT, melibatkan komunitas dalam proses penelitian, keterlibatan komunitas dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan, tantangan, dan strategi implementasi yang efektif secara lokal, pendekatan ini juga memperkuat kepercayaan dan meningkatkan kemungkinan sukses dan mengadopsi intervensi.
Punishment tehadap daerah yang tidak berhasil menerapkan SPM termasuk dalam program tripi eliminasi. Skrining/testing HIV/Sifilis/Hep B sudah seharusnya dapat disediakan oleh layanan swasta, klinik swasta tinggal pada kelompok ibu hamil.
Perlu adanya tenaga penggerak respon yang perlu di pantau oleh pemerintah dengan social contracting mekanisme.
Komitmen pemerintah terutama Pemerintah Daerah (Pemda) sangat penting dan dibutuhkan, sehingga perlu mengajak pemerintah secara terus menerus untuk memastikan implementasi di layanan dan kualitas sert keberlanjutan layanan EMTCT dapat terjamin.
RN/Umayah Handayani/red
