refubliknews.com, || Jakarta — Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menggelar Kongres III di Hotel Acasia, Jakarta Pusat, Minggu (7/6/2026) dengan mengusung tema “Menangkan Politik Kelas Pekerja dan Membangun Kemandirian Ekonomi”. Kongres ini menjadi forum konsolidasi nasional gerakan buruh dalam merumuskan arah perjuangan serta sikap terhadap berbagai isu ketenagakerjaan di Indonesia.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur serikat pekerja, perwakilan pemerintah, DPR RI, hingga aparat penegak hukum. Para peserta membahas sejumlah isu strategis, mulai dari rencana pembentukan regulasi ketenagakerjaan baru, perlindungan hak buruh, hingga tantangan industri di tengah tekanan ekonomi global yang berdampak pada potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Solihin, Ketua Panitia Kongres III KPBI
Ketua Panitia Kongres III KPBI, Solihin, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kongres tersebut. Ia menekankan bahwa forum ini diharapkan menjadi ruang strategis untuk memperkuat perjuangan buruh di Indonesia.
“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin yang menyempatkan waktu untuk hadir dalam pembukaan Kongres KPBI ke-3 ini. Tentunya kami selaku panitia menyadari masih banyak kekurangan dan kami mohon maaf apabila dalam penyambutan maupun penyajian terdapat hal yang kurang berkenan,” ujar Solihin.
Ia juga berharap kongres ini dapat menghasilkan keputusan dan program kerja yang lebih konkret bagi gerakan buruh ke depan.
“Kami berharap kongres ini bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan resolusi serta program perjuangan yang lebih baik ke depannya,” tambahnya.
KPBI Dorong Politik Kelas Pekerja dalam Legislasi
Ketua Bidang Politik KPBI, Jumisih, dalam forum tersebut menegaskan pentingnya penguatan posisi politik kelas pekerja dalam proses pembentukan undang-undang ketenagakerjaan.
Menurutnya, proses legislasi harus melibatkan partisipasi bermakna dari kelompok buruh agar regulasi yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada pekerja.
“Undang-undang ketenagakerjaan yang baru harus dibahas secara partisipatif. Artinya, ruang demokrasi dan partisipasi bermakna harus benar-benar dibuka seluas-luasnya bagi kelas pekerja,” kata Jumisih.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak pekerja, termasuk kebebasan berserikat dan perlindungan terhadap pekerja perempuan.
“Tidak boleh ada aturan yang bertentangan dengan UUD 1945 maupun konvensi ILO. Hak-hak pekerja perempuan, kebebasan berserikat, dan perlindungan sosial harus menjadi bagian penting dalam regulasi yang baru,” tegasnya.
DPR: Regulasi Harus Seimbang antara Perlindungan dan Investasi
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam sambutannya menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan keberlanjutan investasi nasional.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad
Ia menyebut bahwa pembahasan regulasi ketenagakerjaan harus dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Kita perlu memastikan bahwa regulasi yang disusun tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga tetap menjaga iklim investasi agar tetap tumbuh,” ujar Dasco.
Ia juga mendorong adanya tim kerja bersama antara DPR, pemerintah, dan serikat pekerja untuk membahas substansi regulasi secara lebih teknis.
Pemerintah: Mitigasi PHK dan Penyesuaian Regulasi
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, menyoroti tantangan ketenagakerjaan yang dipengaruhi kondisi ekonomi global, termasuk potensi PHK di sejumlah sektor industri.
Wamenaker, Afriansyah Noor
Ia menegaskan bahwa pemerintah terus menyiapkan langkah mitigasi serta memperkuat skema penyerapan tenaga kerja.
“Pemerintah sedang berupaya melakukan mitigasi terhadap potensi PHK dan memperkuat kebijakan relokasi tenaga kerja agar dampaknya bisa diminimalisir,” ujar Afriansyah.
Ia juga menyebut bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap regulasi ketenagakerjaan agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman.
Kapolri: Stabilitas Kunci Pertumbuhan Ekonomi
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam kesempatan itu menekankan pentingnya stabilitas keamanan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo
Ia menyampaikan bahwa dinamika global saat ini turut memengaruhi sektor industri dalam negeri, sehingga diperlukan sinergi lintas sektor untuk menjaga kondusivitas hubungan industrial.
“Kita harus menjaga agar iklim investasi dan industri tetap tumbuh. Stabilitas keamanan menjadi salah satu kunci penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Kapolri.
Ia juga menegaskan bahwa Polri siap mendukung langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial di tengah potensi tekanan ekonomi.
Penutup: Dorongan Konsolidasi Gerakan Buruh
Kongres III KPBI diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi gerakan buruh nasional. Forum ini juga menjadi ruang dialog antara pekerja, pemerintah, dan pemangku kebijakan untuk merumuskan arah baru kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia.
Kongres menegaskan kembali pentingnya keseimbangan antara perlindungan hak pekerja, keberlanjutan industri, serta stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
RN/Gusdin /red
