refubliknews.com,-Padangsidimpuan | Sejumlah massa dari masyarakat analisis transparansi anggaran (MATA) menggelar aksi unjuk rasa (unras) di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan, Jalan Serma Lian Kosong, Kota Sidimpuan, pada Senin, 27 Mei 2024.
Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan terkait alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2021 dan 2022 yang dinilai realisasinya tidak transparan di lapangan. Aksi tersebut dimulai pada Pukul 10.00 WIB. Massa datang dengan mengendarai roda dua serta membawa spanduk.
Dalam orasinya, Koordinator aksi sekaligus Ketua MATA, Achmad Yani meminta kepada Kejari Padangsidimpuan agar segera mengusut anggaran yang bersumber dari negara tersebut.
“Tahun 2021 dan 2022 ada anggaran alokasi dana desa senilai Rp 77 miliar kita tidak tahu realisasinya kemana. Kami minta pihak Kejari Padangsidimpuan segera menyelidiki dan memeriksa oknum-oknum yang terlibat,” kata Achmad, saat berorasi.
Ia menyebut, bahwa anggaran alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp 77 miliar tersebut, hingga saat ini menjadi tanda tanya besar ditengah-tengah masyarakat.
“Kasus ini sudah sering di pertanyakan oleh masyarakat. Kami berharap kasus ini bisa di buka selebar-lebarnya bagaimana perjalanan uang negara itu dimasa kepemimpinan Walikota Padangsidimpuan, Irsan Efendi ini,” ujarnya.
“Jumlahnya sungguh fantastis. Maka, ini kami turut serahkan berkas Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah tahun 2021 dan 2022 terkait pagu tersebut,” tambah Achmad.
Menanggapi hal tersebut, Kasi Intel Kejari Padangsidimpuan, Yanuis Zega, di hadapan massa mengakui mengetahui bahwa kepala desa (Kades) tidak menerima uang tersebut. Namun, dia belum mengetahui bagaimana kronologi perjalanan alokasi dana desa tahun 2021.
“Karena tidak ada laporan soal hal itu, kami belum mengetahui. Tapi kami tahu bahwa kepala desa tidak menerima uang itu. Aspirasi ini kami terima, dan jika mau melapor silahkan melaporkan kasus ini,” ungkap Yanuis.
RN/raffa christ manalu/red
