refubliknews.com,
Jakarta | Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menduga ada pihak asing yang melobi ke salah satu calon presiden (Capres). Khususnya, untuk menghentikan program hilirisasi nikel yang saat ini digemcarkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Kecurigaan tersebut berawal ketika beberapa negara seperti, China, Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan lainnya disebut gagal melobi Presiden Jokowi untuk membuka kembali keran ekspor bijih nikel.
“Karena tidak bisa melobi Pak Jokowi, Pak Luhut dan Saya, maka dilobi lah kepada calon pemimpin lain untuk segera kita stop atau membuka kembali ekspor bijih nikel. Jadi, bapak ibu silahkan simpulkan sendiri yang betul-betul mementingkan kepentingan nasional siapa,” ujar Bahlil, dalam konfrensi pers, pada Rabu 24 Januari 2024.
Ia juga mengungkapkan, akibat kebijakan larangan ekspor bijih nikel beberapa waktu yang lalu, Uni Eropa kemudian membuat Undang-Undang atau aturan dimana untuk membangun pabrik baterai, maka harus dekat dengan lokasi pabrik mobilnya.
“Supaya negara-negara penghasil sumber daya yang bahan baku mobil itu tidak mempunyai pabrik baterai. Jadi itu, pertarungannya disitu,” ungkapnya.
Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar timnas AMIN, Fadhil Hasan mengkritik konsep hilirisasi nikel yang saat ini di gencarkan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo. Sebab, kebijakan ini hanya menguntungkan satu negara tertentu yakni China.
Fadhil menilai, kebijakan larangan ekspor bijih nikel untuk kegiatan hilirisasi didalam negeri bisa berdampak bagi Indonesia di kemudian hari. Terutama, apabila cadangan nikel dalam negeri mulai menipis lantaran adanya kegiatan eksploitasi yang cukup masif.
“Pada suatu saat cadamgan nikel kita itu menipis akan habis, bagaimana kemudian kelanjutan daripada smelter-smelter yang akan di operasikan di Indonesia. Tentunya, kita akan memerlukan impor kalau misalnya sekarang kita larang ekspor negara lain pada saatnya mungkin tidak akan melakukan ekspor nikel ke kita,” ucap Bahlil, pada suatu acara Your Money Your Vote Desember tahun lalu.
Menurut Fadhil, alih-alih melanjutkan kebijakan larangan ekspor nikel ala Jokowi, pihaknya mengusung instrumen lainnya dalam menggenjot program hilirisasi di dalam negeri. Salah satunya dengan menaikkan pajak ekspor untuk komoditas bijih nikel.
“Larangan ekspor itu mungkin tepat untuk nikel, tapi itu bukan hanya satu-satunya instrumen yang digunakan, tadi sudah disampaikan bahwa ada instrumen yang menurut pendapat saya, itu tepat kita menerapkan pajak ekspor,” kata Fadhil.
RN/raffa christ manalu/red
