refubliknews.com,
Jakarta Barat,-
Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan salah satu partai politik (parpol) yang lahir dari rahim gerakan reformasi mahasiswa 1998 silam yang dilandasi gerakan moral mahasiswa yang dipicu oleh krisis ekonomi di Indonesia yang kemudian menjelma menjadi gerakan rakyat.
Momentum ini kemudian menjadi alat dobrak untuk melakukan pembebasan terhadap demokrasi di Indonesia yang mati suri selama 32 tahun dimasa rezim orde baru (orba).
Seperti baru menghirup udara segar, kebebasan iklim berdemokrasi Indonesia pasca reformasi 1998 melahirkan parpol-parpol baru yang tumbuh berkembang laksana jamur di musim hujan.
Hal ini didorong karena salah satu tuntutan reformasi adalah mempercepat pemilu dari yang semula dijadwalkan pada 2002 tetapi dimajukan pada 1999.
Pemilu yang berlangsung pada 7 Juni 1999 menjadi sejarah pemilu pertama di masa reformasi. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, pada pemilu 1999 ada 48 partai yang menjadi peserta dari berbagai warna politik.
Sejak pemilu 1999, PAN menjadi salah satu parpol yang masih bertahan sampai hari ini.
Sebagai parpol yang lahir dari rahim reformasi, PAN memiliki tugas sejarah mengawal dan mewujudkan cita-cita Reformasi 1998 yang masih satu tarikan nafas dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sebagai yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat.
Salah satunya mengawal proses demokratisasi, khususnya di internal PAN dan pada umumnya ditanah air Indonesia tercinta yang berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Konsistensi PAN Mengawal Proses Demokrasi
Dalam menghadapi pesta demokrasi lima tahunan pemilihan umum (pemilu), khususnya pemilihan presiden (pilpres), untuk menentukan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) 2024 mendatang, konsistensi PAN dalam menjaga, merawat dan menumbuh kembangkan iklim demokrasi didalam tubuh partai diuji.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) Zulkifli Hasan, atau Bang Zulhas membuka ruang demokrasi kepada seluruh kader dan simpatisan PAN dari setiap tingkatan, yaitu DPRt, DPC, DPD, dan DPW PAN se-Indonesia untuk mengusulkan nama-nama capres – cawapres dengan musyawarah dan mufakat yang tajuk “PAN MEMILIH”.
Hasil tersebut kemudian diusulkan ke DPP PAN sebagai bahan kajian, sehingga Bang Zulhas dapat menyerap aspirasi kader dari akar rumput melalui mekanisme organisasi partai.
Pada Rakernas 2021 lalu, bertepatan dengan HUT PAN ke-24. Bang Zulhas mengumumkan 9 nama bakal capres 2024 hasil rekomendasi dari DPD dan DPW PAN se-Indonesia.
Dari unsur Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari masing masing Ketua Umum PAN, Golkar dan PPP. Sedangkan dari unsur parpol Puan Maharani (PDI P), lalu unsur tekhnokrat ada Erick Thohir (Menteri BUMN), sedangkan kepala daerah Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat), Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur) dan Anies Rasyid Baswedan (Gubernur DKI Jakarta).
Hasil Rakernas lainnya juga memberikan mandat penuh atau hak prerogratif kepada Bang Zulhas sebagai Ketua Umum PAN untuk menentukan siapa capres-cawapres yang akan diusung oleh PAN dalam pilpres 2024.
Tidak sampai disitu. Jelang memasuki tahun politik, kader-kader PAN dari berbagai daerah pun mendeklarasikan salah satu kandidat bakal capres yang didukungnya. Tapi hal ini tidak membuat Bang Zulhas melarang kadernya untuk dukung mendukung salah capres.
Menteri Perdagangan ini justru memberi ruang kader-kadernya mengekspresikan sikap politiknya untuk mengusulkan, bahkan memberikan dukungan kepada bakal capres yang mereka idolakan. Hal itu ditegaskan Bang Zulhas kepada para awak media di DPP PAN (06/12/2022).
“Boleh, kan belum diputuskan DPP PAN siapa capresnya. Yang enggak boleh itu, ikut (acara deklarasi) partai lain.
“Jadi, ada yang mengatakan usul mau capres Anies, boleh? Boleh. Jawa Barat mengusulkan Ridwan Kamil, boleh? Jawa Tengah usul Ganjar Pranowo capres, boleh? Boleh,” kata Bang Zulhas.
Dalam menjaga dan merawat iklim demokrasi, Bang Zulhas tidak hanya lakukan didalam tubuh PAN saja. Dalam internal KIB pun Bang Zulhas mengedepankan musyawarah dan mufakat (demokrasi) dalam mengambil keputusan. PAN akan membawa nama-nama capres hasil rekomendasi ke KIB untuk dirundingkan bersama-sama.
Konsistensi Bang Zulhas dalam merawat iklim demokrasi di PAN mendapat apresiasi dari kader-kader, bahkan dari luar PAN. Maka, menjadi hal yang wajar kader-kader PAN memberikan gelar kepada Ayahanda Zulkifli Hasan sebagai Bapak Demokrasi PAN.
Ketokohan Bang Zulhas yang dibarengi dengan sikap kenegarawanannya dalam berdemokrasi mensejajarkan Bang Zulhas dengan tokoh – tokoh nasional Indonesia lainnya. Dan PAN sangat membutuhkan kepemimpinan seperti figur Bang Zulhas yang sangat demokratis dan menyejukkan.
Sumber : (Lutfi Nasution)
Aktivis Gerakan 1998
Dewan Kehormatan DPP BM PAN
RN/edo lembang/red
