refubliknews.com,- Jakarta – Pengawasan pemilu tidak dapat hanya dibebankan kepada lembaga pengawas resmi seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
Masyarakat memiliki peran penting untuk menolak politik uang, melawan penyebaran hoaks dan disinformasi, mengawasi setiap tahapan pemilu, serta menggunakan hak pilih secara cerdas dan bertanggung jawab.
Semangat pengawasan partisipatif tersebut kini diperkuat melalui kerja sama antara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) dan Bawaslu RI.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di Journey Coffee, Jakarta Selatan, Jumat (7/8/2026).
Penandatanganan MoU dilakukan Ketua Bawaslu RI Dr. Rahmat Bagja, S.H., LL.M. dan Ketua Umum Pemuda LIRA Sultoni, S.H., disaksikan Sekretaris Jenderal Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Frans Watu, Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu RI dan jajaran perangkat Bawaslu RI.
“Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperluas keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi, khususnya melalui pengawasan partisipatif yang dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat akar rumput,” tegas Sekjen LIRA Frans Watu usai menyaksikan penandatangan MoU tersebut.
Menurut Sekjen LIRA, keterlibatan LIRA dalam pengawasan partisipatif memiliki arti strategis karena organisasi tersebut memiliki sejarah panjang dalam membangun jaringan masyarakat di berbagai daerah.
LIRA merupakan organisasi yang tumbuh dari embrio Blora Center pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004, saat Indonesia memasuki era pemilihan presiden secara langsung. Dalam perkembangannya, LIRA membangun struktur organisasi di berbagai wilayah Indonesia dan pernah tercatat memiliki jaringan hingga tingkat provinsi serta kabupaten/kota.
Jejak panjang tersebut menjadi modal sosial dan organisasi yang dapat dikembangkan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawal demokrasi.
Dengan jaringan yang telah dibangun selama bertahun-tahun, LIRA tidak hanya memiliki struktur organisasi, tetapi juga memiliki pengalaman berinteraksi langsung dengan masyarakat di berbagai wilayah.
Karena itu, sinergi Pemuda LIRA dengan Bawaslu diharapkan mampu menghubungkan agenda pengawasan pemilu dengan kekuatan masyarakat sipil yang berada dekat dengan persoalan di lapangan.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, keterlibatan organisasi masyarakat merupakan bagian penting dalam memperkuat pengawasan partisipatif terhadap penyelenggaraan pemilu.
Rahmat menilai kolaborasi dengan Pemuda LIRA dapat membuka ruang kerja sama yang lebih luas antara jajaran Bawaslu dan masyarakat di berbagai daerah.
“Kerja sama tersebut diharapkan mampu memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sekaligus memperkuat sinergi antara Bawaslu dan elemen masyarakat sipil,” ujar Rahmat.
Ia mengatakan, hasil kerja sama di tingkat pusat nantinya akan diteruskan kepada jajaran Bawaslu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Dengan demikian, koordinasi tidak berhenti pada tingkat nasional, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program bersama di daerah sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah.
Rahmat berharap kolaborasi tersebut dapat meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus mendorong terwujudnya proses demokrasi yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.
Jaringan Pemuda LIRA di berbagai daerah, menurutnya, juga dapat menjadi mitra strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar ikut mengawasi setiap tahapan pemilu secara aktif dan bertanggung jawab.
Bawaslu menilai Pemuda LIRA dapat menjadi mitra kerja dalam pengawasan demokrasi dan didorong untuk terlibat dalam program Pendidikan Pengawas Partisipatif.
Ketua Umum DPP Pemuda LIRA, Sultoni, mengatakan keterlibatan organisasi kepemudaan tersebut penting mengingat luasnya wilayah Indonesia yang menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan pemilu.
Menurutnya, infrastruktur organisasi LIRA yang telah terbentuk di berbagai daerah dapat menjadi kekuatan untuk mendukung kerja sama dengan Bawaslu.
“Infrastruktur DPP Pemuda LIRA yang telah terbentuk di berbagai daerah di Indonesia akan menjadi kekuatan dalam mendukung kerja sama ini hingga ke pelosok Tanah Air,” ujar Sultoni.
Ia menegaskan, jaringan Pemuda LIRA di berbagai wilayah dapat menjadi bagian dari kekuatan masyarakat sipil dalam mengawal proses demokrasi, terutama dengan mendorong pengawasan yang dilakukan secara partisipatif.
Sebagai tindak lanjut MoU, DPP Pemuda LIRA akan melakukan konsolidasi internal untuk memastikan kerja sama dapat diterapkan secara efektif hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Jajaran Pemuda LIRA di daerah nantinya didorong membangun komunikasi dan koordinasi dengan Bawaslu setempat. Dengan pola tersebut, kerja sama diharapkan tidak hanya menjadi kesepakatan administratif di tingkat pusat, tetapi berkembang menjadi gerakan pengawasan yang berkelanjutan.
Sultoni mengatakan konsolidasi tersebut penting agar seluruh jajaran memiliki pemahaman yang sama mengenai peran masyarakat dalam mengawal demokrasi.
“Kami akan segera melakukan konsolidasi internal agar jajaran di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat berkoordinasi dengan Bawaslu di daerah masing-masing,” jelasnya.
Pengawasan partisipatif pada akhirnya bukan hanya soal mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara. Demokrasi membutuhkan masyarakat yang aktif sejak tahapan awal hingga seluruh proses pemilu selesai.
Masyarakat perlu berani menolak politik uang, tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, mengawasi potensi pelanggaran, serta melaporkan dugaan pelanggaran melalui mekanisme yang tersedia.
Dalam konteks inilah LIRA dan Pemuda LIRA dapat memainkan peran sebagai penghubung antara masyarakat dan lembaga pengawas pemilu.
Jaringan organisasi yang berada di tengah masyarakat dapat membantu memperluas pendidikan demokrasi sekaligus meningkatkan kesadaran bahwa kualitas pemilu tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara dan peserta pemilu.
Pemilu yang berkualitas membutuhkan partisipasi rakyat yang berkualitas.
Sinergi Bawaslu dan Pemuda LIRA diharapkan menjadi langkah konkret untuk membangun budaya pengawasan yang lebih luas, dari pusat hingga daerah, dari kota hingga pelosok desa.
Sebab, demokrasi yang sehat bukan hanya tentang siapa yang terpilih, tetapi juga tentang bagaimana proses pemilihannya dikawal secara jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab.
RN/ Sulaeman /red
