refubliknews.com, || Banten – Rencana Pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (DPW GMPK) Provinsi Banten resmi di tunda. Keputusan tersebut di ambil setelah adanya evaluasi internal dan arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GMPK untuk mengubah fokus kegiatan menjadi agenda yang dinilai lebih strategis bagi penguatan organisasi.
Ketua Panitia Rakerwil DPW GMPK Banten, Mochamad Rusli, menjelaskan bahwa penundaan bukan berarti pembatalan kegiatan, melainkan bagian dari penyesuaian agenda organisasi agar pelaksanaannya lebih memberikan manfaat bagi GMPK di wilayah Banten.
“Memang kegiatan rakerwil di tunda karena ada perubahan agenda yang harus dilakukan DPW GMPK Provinsi Banten berdasarkan hasil rapat dan arahan dari DPP. Fokusnya sekarang lebih diarahkan kepada pengukuhan kepengurusan serta pelaksanaan seminar nasional, ” Ujar Mochamad Rusli di hadapan awak media, jumat. (21/8/2026).
Keputusan tersebut sebelumnya telah dibahas bersama jajaran pengurus DPD GMPK kabupaten/kota dalam rapat akhir yang dilaksanakan pada Sabtu, 15 Agustus 2026, di kediaman Ketua DPW GMPK Provinsi Banten.
Dari hasil rapat tersebut, disepakati sejumlah poin penting sebagai langkah pembenahan dan penguatan organisasi.
Pertama, GMPK akan memfokuskan agenda pada pengukuhan pengurus DPD GMPK Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, sekaligus pengukuhan jajaran pengurus DPW GMPK Banten serta pelaksanaan Seminar Nasional.
Kedua, GMPK akan melakukan penyesuaian strukturisasi kepengurusan di tingkat kabupaten dan kota agar lebih selaras dengan visi dan misi organisasi.
Ketiga, pelaksanaan berbagai kegiatan GMPK di wilayah Banten akan menjadi prioritas sebagai bentuk penguatan organisasi di daerah.
Keempat, seluruh jajaran GMPK di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta pengurus DPW GMPK Banten didorong untuk semakin solid dalam menjalankan fungsi organisasi.
Ketua DPW: Keputusan Pahit, Tetapi Harus Diambil
Ketua DPW GMPK Provinsi Banten sekaligus penanggung jawab pelaksanaan Rakerwil, Mohamad Jembar, menegaskan bahwa keputusan menunda Rakerwil merupakan langkah yang harus diambil demi kepentingan organisasi secara keseluruhan.
Menurutnya, keputusan tersebut memang tidak mudah karena panitia telah melakukan berbagai persiapan dan diperkirakan sekitar 150 peserta akan menghadiri kegiatan tersebut.
“Dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk dipaksakan, menurut saya keputusan ini sangat tepat. Banyak hal yang harus kita pikirkan, terutama kepentingan dan keberlangsungan organisasi. Ada keputusan yang memang terasa pahit, tetapi harus kita terima bersama. Kawan-kawan panitia harus legowo dan berbesar hati,” ujar Mohamad Jembar.
Ia menegaskan bahwa perubahan agenda tersebut bukan semata-mata menunda kegiatan, tetapi merupakan upaya mengarahkan energi organisasi kepada kegiatan yang dinilai lebih strategis, khususnya pengukuhan kepengurusan dan Seminar Nasional.
Jembar juga mengajak seluruh jajaran DPD GMPK untuk tetap kompak menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif.
Menurutnya, GMPK harus mampu menjadi bagian dari masyarakat yang ikut mengawasi jalannya pemerintahan agar terbebas dari praktik korupsi.
“GMPK hadir untuk kebaikan. Kita ingin seluruh jajaran tetap solid melakukan pengawasan, baik terhadap instansi pemerintahan maupun legislatif, sehingga ke depan mampu ikut menciptakan Banten yang bersih dari korupsi,” tegasnya.
Sampaikan Terima Kasih kepada Donatur
Mohamad Jembar juga menyampaikan permohonan maaf sekaligus ucapan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya para donatur dan pihak yang telah memberikan dukungan terhadap rencana pelaksanaan Rakerwil.
Ia mengakui bahwa dukungan yang telah diberikan merupakan bentuk kepedulian terhadap keberadaan GMPK di Provinsi Banten.
“Atas nama Ketua DPW GMPK Banten, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur dan pihak yang telah membantu serta memberikan partisipasi. Kami juga memohon maaf atas tertundanya Rakerwil. Ini bukan karena kita tidak menghargai dukungan tersebut, tetapi ada perubahan kegiatan yang kami nilai lebih bermanfaat, terutama dengan fokus pada pengukuhan dan Seminar Nasional,” katanya.
DPD Kabupaten Tangerang: GMPK Harus Jadi Mata dan Telinga Masyarakat
Senada dengan Ketua DPW, Ketua DPD GMPK Kabupaten Tangerang, Tubagus Rais Fatoni, menyatakan mendukung keputusan bersama tersebut.
Menurutnya, organisasi masyarakat tidak boleh hanya berhenti pada kegiatan internal, tetapi harus mampu menunjukkan kontribusi nyata dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan.
“Kita di GMPK bukan hanya sekadar berorganisasi. Kita harus tampil dan ikut mengawasi pemerintahan agar bersih dari praktik korupsi. Indonesia harus kuat dan Banten harus bersih dari korupsi,” ujar Tubagus Rais Fatoni.
Ia menilai pengawasan masyarakat sangat penting dalam proses pembangunan. Tanpa kontrol dan koreksi, kata dia, kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan berpotensi berjalan tanpa pengawasan yang memadai.
“Tanpa pengawasan, semuanya bisa menjadi bola liar dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu, harus ada koreksi dalam setiap proses pembangunan demi tercapainya kemakmuran masyarakat Banten,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh jajaran GMPK di Banten untuk menyatukan tekad dan memperkuat barisan dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Mari kita satukan tekad untuk memerangi korupsi di Tanah Jawara. Kita ingin Banten yang lebih baik, pemerintahan yang bersih, dan pembangunan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.”
Dengan ditundanya Rakerwil, DPW GMPK Banten kini memprioritaskan agenda pengukuhan kepengurusan dan Seminar Nasional sebagai momentum konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat komitmen GMPK dalam menjalankan fungsi pengawasan di Provinsi Banten.
RN/Rika/red
