refubliknews.com, || KABUPATEN BANDUNG – Pemerintah Kabupaten Bandung menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya diukur dari banyaknya dapur yang beroperasi maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas penyelenggaraan, keamanan pangan, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb saat membuka Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Moh. Toha, Soreang, Selasa (28/7/2026).
Ali Syakieb menyampaikan apresiasi kepada unsur Forkopimda, kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), para mitra, serta seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan Program MBG di Kabupaten Bandung.
Menurutnya, Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang menjadi investasi jangka panjang dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
“Kalau kita ingin siap menuju Indonesia Emas 2045, maka yang harus dipersiapkan dari sekarang adalah kualitas sumber daya manusianya. Program MBG menjadi salah satu ikhtiar untuk mewujudkan hal tersebut,” ujarnya.
Wabup menegaskan, manfaat Program MBG tidak hanya dirasakan oleh para penerima manfaat. Lebih dari itu, program tersebut mampu memberikan dampak ekonomi yang luas melalui penciptaan lapangan kerja serta tumbuhnya ekosistem ekonomi kerakyatan.
Di Kabupaten Bandung, kata Ali, terdapat sekitar 550 titik dapur SPPG yang telah dan akan beroperasi. Dengan kebutuhan sekitar 50 tenaga kerja di setiap dapur, program tersebut diperkirakan mampu membuka lebih dari 22 ribu lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
“Program ini bukan sekadar memberi makan. Ada multiplier effect yang sangat besar, mulai dari terbukanya lapangan kerja hingga bergeraknya roda perekonomian masyarakat,” katanya.
Ia juga menyebut Kabupaten Bandung memiliki sekitar 1,25 juta penerima manfaat MBG yang terdiri atas peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita. Kehadiran program tersebut diyakini akan mendukung upaya percepatan penurunan angka stunting melalui pemenuhan gizi yang lebih baik.
Meski demikian, Ali mengingatkan bahwa besarnya cakupan program harus diimbangi dengan kualitas penyelenggaraan. Ia meminta seluruh kepala SPPG dan mitra penyelenggara menjadikan kebersihan, keamanan pangan, serta higienitas dapur sebagai prioritas utama.
“Bagus itu tidak harus mewah. Yang terpenting bersih, rapi, steril, dan higienis. Kualitas harus menjadi perhatian utama agar masyarakat benar-benar menerima manfaat dari program ini,” tegasnya.
Selain menjaga kualitas makanan, Ali juga mendorong penyelenggara untuk terus berinovasi dalam mekanisme distribusi tanpa mengubah ketentuan pokok yang telah ditetapkan. Menurutnya, langkah-langkah sederhana seperti penggunaan segel pada wadah makanan maupun pemberian petunjuk penanganan makanan dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan keamanan pangan.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang intensif antara kepala SPPG, mitra, koordinator wilayah, camat, hingga Satgas Percepatan MBG Kabupaten Bandung. Ia meminta seluruh pihak meninggalkan ego sektoral dan mengedepankan kolaborasi agar setiap persoalan di lapangan dapat segera diselesaikan.
“Program sebesar ini tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri. Kuncinya adalah komunikasi, koordinasi, dan saling mendukung agar setiap kendala bisa segera diatasi,” ujarnya.
Selain itu, Ali mengajak seluruh penyelenggara MBG untuk mengutamakan penggunaan bahan pangan dari pelaku UMKM, petani, peternak, dan produsen lokal sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, manfaat Program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian daerah.
Mengakhiri arahannya, Ali menegaskan bahwa rapat koordinasi tersebut tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial semata. Seluruh hasil pembahasan harus ditindaklanjuti melalui penguatan koordinasi, peningkatan kualitas layanan, serta evaluasi berkelanjutan agar Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bandung.
Rapat koordinasi tersebut menghasilkan komitmen bersama seluruh unsur pemerintah daerah, Forkopimda, kepala SPPG, mitra penyelenggara, dan para pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan Program MBG sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara berkala, serta melakukan pemantauan berkelanjutan guna memastikan pelaksanaan program berjalan aman, berkualitas, dan tepat sasaran.
(Humas Pemkab Bandung – Diskominfo/sy)
RN/Darmawan Setiawan/red
