refubliknews.com,
Purwakarta | Ribuan buruh dari Aliansi Buruh Purwakarta menggelar aksi pemanasan demonstrasi menuntut kenaikan upah 2024. Aksi unjuk rasa tersebut dihadiri buruh dari berbagai wilayah di Purwakarta menuju kantor Disnakertrans dan Pemkab Purwakarta, pada Rabu 15 Nopember 2023.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Buruh Purwakarta tersebut mendapat pengawalan ketat dari jajaran Polres Purwakarta, Polda Jawa Barat dengan menurunkan ratusan personel kelokasi aksi unras.
Kapolres Purwakarta, AKBP Edwar Zulkarnaen mengatakan, untuk menjaga kondisi aman dan kondusif, sebanyak 171 personel Polres Purwakarta di terjunkan guna mengawal aksi buruh dengan humanis.
“Untuk pengamanan demo buruh hari ini, ada sebanyak 171 personel Polres Purwakarta yang di terjunkan. Dari jumlah personel yang di terjunkan di sejumlah titik untuk mengurai kemacetan,” kata Edwar.
Ia menekankan, bahwa pengamanan aksi unjuk rasa atau penyampaian pendapat dimuka umum merupakan salah satu pelayanan Polri terhadap masyarakat yang dilaksanakan secara humanis namun tegas agar tidak mengganggu kepentingan masyarakat lainnya serta ketertiban umum. Seluruh personel pengamanan tugas sesuai SOP, humanis dan mengedepankan komunikasi namun harus tegas apabila kegiatan unras sudah mengganggu ketertiban umum.
“Pengamanan kita lakukan sesuai SOP, humanis dan kedepankan komunikasi, namun harus tegas apabila aksi tersebut sudah mengganggu ketertiban umum,” tegas Kapolres.
Sementara itu, Koordinator aksi, Wahyu Hidayat mengatakan, aksi pemanasan ini melibatkan perwakilan dari seluruh elemen aliansi buruh Purwakarta dan partai buruh. Puluhan ribu kaum buruh di Jawa Barat bergerak serentak menuju kantor pemerintah daerah masing-masing guna memperjuangkan kenaikan upah 2024.
Menurut Wahyu Hidayat, yang merupakan Koordinator Presidium Aliansi Buruh Purwakarta juga sebagai Ketua Exco Partai Buruh Kabupaten Purwakarta ini, aksi dimulai dari pukul 08.00 WIB dari Kawasan Kota Bukit Indah serta kawasan industri lainnya seperti, Kecamatan Campaka, Cibatu, Bsbakancikao dan Jatiluhur bergerak menuju kantor Disnakertrans Purwakarta guna mengawal Rapat perdana Depekab.
“Sekitar pukul 10.00 WIB, sebagian massa tetap bertahan di Disnakertrans hingga rapat Depekab selesai. Sebagian lagi massa melanjutkan perjalanan menuju Pemkab Purwakarta dengan melakukan aksi longmarch mulai dari taman pembaharuan berjalan kaki serta menuntun kendaraan roda dua menuju kantor Bupati,” kata Wahyu.
Setiap tahun, lanjut Wahyu, buruh dan serikat buruh turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum dan upah berkala (Upah buruh bermasa kerja diatas satu tahun). Dengan memperjuangkan upah minimum diantara bulan Oktober hingga Desember setiap tahunnya.
“Semenjak pandemi covid-19, tidak ada aksi untuk memperjuangkan upah. Maka di pastikan, upah buruh di Purwakarta tidak akan naik, padahal indonesia semakin mengokohkan diri sebagai negara terkaya ketujuh di dunia dengan pertumbuhan ekonomi ketiga terbesar,” ujarnya.
Wahyu juga mengungkapkan, keganasan UU Cipta Kerja (Omnibuslaw) yakni, UU 11/2020 yang di ganti Perppu 2/2022 yang disahkan menjadi UU 6/2023 turunan terbaru PP 51/2023 semakin menekan upah buruh. Tentunya mengakibatkan daya beli buruh menurun, dengan menurunnya daya beli dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya pelaku usaha atau UMKM sepi pembeli yang menyebabkan kebangkrutan.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, aliansi buruh purwakarta dan partai buruh menuntut tiga hal, diantaranya :
Pemerintah dituntut mencabut UU 2/2023 Cipta Kerja, mencabut PP 51/2023 turunan UU Cipta Kerja dan Menaikkan upah 2024 sebesar 15 persen.
“Apabila tuntutan aliansi buruh Purwakarta dan buruh se-Indonesia tak di gubris oleh pemerintah, bukan mustahil aksi demonstran akan berlanjut dengan mengorganisir aksi mogok nasional dan menurunkan jutaan kaum buruh di seluruh indonesia,” ungkapnya.
RN/raffa christ manalu/red
