refubliknews. com, – Indramayu,Mengantisipasi Kerawanan Menjelang perhelatan Akbar Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Bupati/ walikota serentak seluruh Indonesia,bertempat di aula Hotel WiWi Perkasa,Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Indramayu melaksanakan Sosialisasi dengan mengundang berbagai elemen masyarakat diantaranya anggota Partai Politik,ketua KPU,perwakilan Kesbangpol,civitas Akademika,perwakilan polrest
indramayu, TNI dan dari kejaksaan negeri Indramayu.
Menurut Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Indramayu, Deden Irawan dalam sambutannya memaparkan,index kerawanan pemilu ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya pengawasan diantaranya mobilisasi ASN dan netralisasi kepala desa yang berhubungan kode etik dan netralisasi penyelenggara pemilu dalam rekapitulasi suara banyak terjadi kerawanan pelanggaran
“Kita berkumpul beberapa kali untuk menyadarkan bahwa Bawaslu tidak bisa sendirian dalam melakukan pengawasan, pencegahan kerawanan pemilukada, kita berpijak pada Undang undang nomor 6-10 tahun 2016 sebagai acuan, ” Tegas deden
Sementara itu, muhamad saprudin Spd dari Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) menekankan perlunya Partisipasi pengawasan bersama masyarakat terhadap terselenggaranya Pemilihan Kepala daerah yang menghasilkan pemimpin yang baik, oleh karena itu dalam prosesnya harus baik, dengan memberikan edukasi kepada masyarakat dan diberi hak untuk melakukan pengawasan.

Divisi Pencegahan,Humas dan Partisipasi masyarakat Bawaslu Kabupaten Indramayu, supriyadi mengatakan,setelah melakukan analisa kerawanan pemilu yang mungkin saja terjadi di pilkada Kabupaten Indramayu, Bawaslu Kabupaten Indramayu telah melakukan pemetaan terkait dengan kerawanan pilkada tahun 2024,pemetaan ini bersumber dari Data index kerawanan pemilu yang di munculkan oleh bawaslu Republik Indonesia pada Pemilu 2024,dimana data IKP itu adalah yang di update dari setiap perhelatan pemilu, baik pemilu 2019,pilkada 2020 dan itu tentunya menjadi data IKP di pemilu 2024,bahwa berdasarkan data IKP dari hasil identifikasi isu dan tahapan rawan, isu netralitas ASN, isu ajudikasi dan keberatan, isu pelaksanaan pemilu ulang dan isu politik uang.
” Untuk mengantisipasi Politik Uang, disamping kita telah melaunching kampung pengawasan kita juga akan membentuk Desa Anti Politik Uang (APU) hal ini untuk mencegah terjadinya politik uang di setiap desa, “pungkas supriyadi.
Launching Peta Kerawanan Pilkada 2024 ditandai dengan pemukulan kentongan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Indramayu.
RN/sucipto/red