refubliknews.com,
Purwakarta | Warga Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berinisial JS (40) telah melaporkan seorang mantan pejabat IPDN berinisial AZ dan Wakil Ketua DPRD Purwakarta, berinisial NS, melalui kuasa hukum atas dugaan penipuan.
Tidak tanggung-tanggung, diduga korban penipuan masuk IPDN tersebut mengeluarkan biaya sebesar Rp 550 juta ke mantan pejabat IPDN, inisial AZ dan Wakil Ketua DPRD Purwakarta, NS.
Kuasa hukum pelapor, Aleks Safri Winando mengatakan, kliennya sengaja melaporkan NS ke pihak kepolisian karena merasa dirugikan, menurut kliennya, NS diduga berperan menjanjikan anaknya bisa masuk ke IPDN Sumedang dengan syarat mahar tertentu.
Selain itu, pihaknya juga turut melaporkan AZ, salah seorang oknum yang disebut sebagai pejabat IPDN. Keduanya telah dilaporkan ke Polres Karawang, Polda Jawa Barat, pada Kamis 14 September 2023 pekan lalu.
Menanggapi hal itu, Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Hadi Prabowo mengomentari terkait laporan warga Kabupaten Karawang itu, yang diduga tertipu untuk masuk IPDN.
Ia mengatakan, bahwa saat ini IPDN telah menerapkan sistem BETAH (Bersih, Transparan, Akuntable dan Humanis).
“Jadi, kalau ada titipan atau melalui orang, itu sudah tidak zamannya. Semenjak saya jadi Rektor, IPDN sudah menerapkan sistem ‘BETAH’, jadi semuanya sudah jelas, tidak ada namanya titipan atau upeti untuk masuk IPDN,” kata Hadi, kepada awaq media usai acara penutupan Bhakti Karya Praja (BKP) IPDN, di Komplek Pemkab Purwakarta, pada Senin 18 September 2023.
Hadi juga menyebut, bahwa masuk IPDN saat ini sudah sangat ketat dan transparan, semua diawasi langsung oleh kepolisian dan pihak sekolah kedinasan (SKD) IPDN.
“Semuanya transparan, semua diawasi oleh kepolisian dan pihak sekolah IPDN, hasil dari tes langsung diketahui oleh para siswa, bahkan sampai tes psikologinya tanpa menunggu hari,” ujar Hadi.
Terkait mantan pejabat IPDN inisial AZ yang dilaporkan oleh korban, ia menegaskan bahwa yang bersangkutan sudah tidak ada hubungan dengan IPDN saat ini.
“Sejak saya menjadi Rektor di IPDN, inisial AZ itu sudah dikeluarkan dari IPDN, karena beberapa hal yang kurang pas. Dia itu saat ini bertugas di badan nasional pengelola perbatasan (BNPP), jadi sudah tidak ada hubungannya dengan IPDN,” tegasnya.
Hadi Prabowo juga membantah adanya bimbel atau tempat les resmi untuk masuk ke IPDN. Bimbel itu merupakan pihak swasta yang memberikan pembelajaran terhadap siswa yang ingin masuk ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
RN/raffa christ manalu/red
