PWI Purwakarta Pertanyakan 3 Isu Krusial ke Dinkes: SLHS Dapur SPPG, PLTS Puskesmas, hingga Potong Uang Transport

refubliknews.com – Purwakarta || Kunjungan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Purwakarta ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Purwakarta yang berlangsung di Aula kantor Dinkes, Kamis 30/4/2026, bukan sekadar silaturahmi.

Forum tersebut mempertanyakan tiga persoalan krusial yang tengah menjadi perhatian publik, yakni standar SLHS di dapur SPPG, optimalisasi PLTS di 20 puskesmas, serta polemik pemotongan uang transport berdasarkan Perbup Nomor 71 Tahun 2024.

Terkait SLHS, PWI menyoroti aspek higienitas dan kelayakan dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Penerapan Standar Laik Higiene Sanitasi dinilai krusial sebagai jaminan keamanan pangan karena program ini menyasar kelompok rentan.

Dinkes diminta tidak hanya memastikan standar terpenuhi di atas kertas, tetapi juga konsisten dalam pengawasan di lapangan. “Pengawasan harus nyata, bukan sekadar dokumen,” tegas ketua PWI Adi Kurniawan Tarigan dalam diskusi.

Isu kedua menyangkut Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang telah dipasang di 20 puskesmas. Program ini disebut sebagai langkah maju efisiensi energi dan keberlanjutan layanan kesehatan.

Namun, PWI mempertanyakan sejauh mana pemanfaatannya optimal, termasuk perawatan dan dampaknya terhadap operasional.

Transparansi data dan efektivitas implementasi menjadi tuntutan yang mengemuka. Isu ketiga adalah kebijakan pemotongan uang transport yang mengacu Perbup 71/2024.

Kebijakan ini menuai respons dari tenaga kesehatan di lapangan. PWI menilai perlu penjelasan terbuka dari Dinkes agar tidak menimbulkan kesan sepihak yang berpotensi menurunkan motivasi kerja.

Menanggapi sorotan itu, Sekretaris Dinkes Purwakarta Yandi menyatakan terbuka terhadap kritik dan masukan.

“Kita terbuka dan akan melakukan evaluasi serta memperbaiki hal-hal yang dianggap belum optimal,” kata Yandi. Pertemuan ini menjadi sinyal kuat fungsi kontrol sosial media tetap berjalan, sekaligus mendorong Pemda lebih transparan dan responsif.

Dengan tiga isu yang kini terbuka ke publik, masyarakat menanti langkah konkret bukan sekadar wacana.

RN/Raffa Christ Manalu/red

Pos terkait