refubliknews.com, – PANDAN – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) pada Rabu, 6 Mei 2026 menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tapteng Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, bertempat di Ruang Rapat DPRD Tapteng.
LKPJ ini diserahkan oleh Bupati Tapteng Masinton Pasaribu, SH, MH yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Tapteng Drs. Binsar Tua Sitanggang, MSP kepada Ketua DPRD Tapteng Ahmad Rivai Sibarani didampingi Wakil Ketua DPRD Tapteng Disman Sihombing.
Sambutan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu, SH, MH yang dibacakan oleh Sekdakab Tapteng Drs. Binsar Tua Sitanggang, MSP menyampaikan, Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungj awaban Bupati Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian dari sistem akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada prinsip transparansi, efektivitas, dan berbasis kinerja.
LKPJ merupakan instrumen evaluatif terhadap implementasi kebijakan berbasis kinerja terhadap progres pelaksanaan pembangunan tahun 2025, dengan mengacu kepada RPJMD Tahun 2025-2029. APBD dan P-APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pendekatan kebijakan berbasis bukti sebagai dasar pengambilan keputusan.
Secara umum capaian kinerja makro pembangunan daerah tahun 2025 menunjukkan progres yang cukup signifikan, ditandai dengan keberhasilan menekan tingkat pengangguran terbuka menjadi 7,21 persen melampaui target, namun di sisi lain, tingkat kemiskinan masih berada pada angka 11,03 persen dan indeks pembangunan manusia mencapai 73,97, yang menunjukkan perlunya penguatan pembangunan kualitas. Sementara pertumbuhan ekonomi sebesar 3,25 persen, sehingga ke depan diperlukan upaya transformasi ekonomi melalui penguatan sektor unggulan, peningkatan nilai tambah, serta penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif guna mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,“ kata Binsar Tua Sitanggang.
Lebih lanjut Sekdakab Tapteng mengungkapkan, dalam aspek Tata Kelola Pemerintahan, capaian kinerja menunjukkan bahwa sistem manajemen berbasis kinerja telah berialan, meskipun nilai Akuntabilitas masih berada pada kategori CC dari target B, sehingga masih perlu penguatan integrasi perencanaan dan penganggaran yang berorientasi hasil. Di sisi lain, Reformasi Birokrasi terus menunjukkan kemajuan, ditandai dengan meningkatnya Indeks Inovasi Daerah dari 22,62 menjadi 40,88 dengan 17 inovasi daerah, serta penerapan perencanaan berbasis data pada 52 Perangkat Daerah, yang mencerminkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan menuju sistem yang lebih adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Ia menjelaskan, Sektor pendidikan dan kesehatan juga menunjukkan capaian yang nyata dan terukur. Sektor Pekerjaan Umum juga melaksanakan capaian nyata melalui normalisasi sungai, pemasangan bronjong, pemeliharaan drainase, pembangunan jalan hotmix, rabat, pembangunan jembatan, lampu PJU, serta capaian lainnya.
Selain itu, sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tapteng, salah satunya adalah memberikan jaminan sosial kepada fakir miskin yaitu sebanyak 20.182 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pemerintah Daerah Tapanuli Tengah telah menyalurkan bantuan kepada 30.690 keluarga, serta memberikan pelayanan kepada 250 penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
“Kami menyadari bahwa tantangan dalam peningkatan PAD tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk komitmen dalam bersama-sama meningkatkan memperkuat kepatuhan, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan pendapatan daerah,” pungkas Sekdakab Tapteng.
Turut hadir mewakili Danrem 023 KS, Danlanal Sibolga, mewakili Forkopimda Tapteng, para Anggota DPRD Tapteng, dan para Pimpinan OPD Tapteng.
RN/ sefri f.siahaan /red
