refubliknews.com, || KABUPATEN BANDUNG – Kegiatan pelantikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) gelombang IV Kabupaten Bandung berlangsung di Gedung Moch Toha, Kompleks Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung, Jumat (30/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 180 peserta yang berasal dari 22 desa di 11 kecamatan. Pelantikan ini merupakan gelombang keempat yang dilaksanakan sepanjang Oktober 2026. Salah satu desa yang mengikuti pelantikan tersebut adalah Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasirjambu.
Sementara itu, sekitar 10 desa lainnya masih menunggu Surat Keputusan (SK) Bupati Bandung, Dadang Supriatna, untuk proses pelantikan BPD selanjutnya.
Di sela-sela kegiatan, awak media Kabupaten Bandung yang tergabung dalam BMW (Barisan Masyarakat Kabupaten) berkesempatan mewawancarai Kepala Desa Tenjolaya, Ismanto, S.H., terkait pelantikan BPD sekaligus pencalonan dirinya sebagai Ketua APDESI Kabupaten Bandung.
Dalam keterangannya, Ismanto menyampaikan keinginannya untuk maju sebagai calon Ketua APDESI Kabupaten Bandung dengan membawa semangat persatuan dan kebersamaan seluruh kepala desa.
Ia berharap APDESI ke depan dapat menjadi wadah pemersatu para kepala desa se-Kabupaten Bandung, sekaligus menjadi perekat bangsa tanpa diwarnai kepentingan partai politik tertentu.
Menurutnya, organisasi APDESI harus mampu menjadi rumah bersama bagi seluruh kepala desa untuk memperjuangkan aspirasi, memperkuat komunikasi, serta membangun sinergi demi kemajuan desa di Kabupaten Bandung.
Dalam kesempatan tersebut, Ismanto juga menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan salah satu warga Desa Tenjolaya, yakni Sinta Agustinawati, S.Pd., yang berhasil lolos dalam proses pemilihan anggota BPD dengan hasil terbaik.
Sosok Kepala Desa Tenjolaya yang akrab disapa Pak Somantri ini dikenal dekat dengan masyarakat. Dalam kesehariannya, ia dikenal sebagai pemimpin desa yang selalu berupaya hadir dan siap melayani kebutuhan masyarakat kapan pun diperlukan.
Melalui momentum pelantikan BPD ini, diharapkan sinergi antara pemerintah desa dan BPD semakin kuat, sehingga mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, harmonis, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.
RN/Darmawan Setiawan/red
