refubliknews.com,- Purwakarta – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Purwakarta mengambil langkah cepat dan tegas pasca inspeksi mendadak (sidak) Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein ke salah satu sekolah dasar di Kecamatan Jatilluhur.
Sidak Bupati Om Zein, begitu orang nomor satu di Purwakarta disapa, menemukan adanya tindakan indisipliner yang melibatkan guru dan kepala sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Purwakarta, Sadiyah, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi praktik pelayanan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Disdik, kata dia, berkomitmen melakukan pembenahan menyeluruh demi meningkatkan kualitas tata kelola sekolah dan kedisiplinan aparatur pendidikan.
“Ini adalah bentuk tanggung jawab kami. Pelayanan pendidikan tidak bisa ditunda, harus segera diperbaiki,” ujar Sadiyah dalam keterangan tertulisnya, Senin, 26 Januari 2026.
Sebagai langkah awal, Disdik Purwakarta langsung melakukan pembinaan dengan memanggil pengawas serta kepala sekolah terkait.
Pembinaan tersebut dipimpin langsung oleh Kadisdik Purwakarta dan dihadiri jajaran pejabat Disdik, mulai dari sekretaris dinas, kepala bidang hingga kepala seksi.
Sadiyah menekankan bahwa kepala sekolah, guru, dan pengawas memiliki peran strategis sebagai teladan bagi peserta didik.
Oleh karena itu, kedisiplinan waktu menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
“Kepala sekolah dan guru harus hadir lebih awal sebelum jam pembelajaran dimulai. Mereka harus memberi contoh yang baik kepada siswa,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya konsistensi dalam menjalankan tugas, baik bagi pejabat dinas, staf, pengawas, maupun tenaga pendidik di sekolah.
Menurutnya, perbaikan kinerja harus dilakukan secara menyeluruh agar kasus indisipliner tidak kembali terulang di kemudian hari.
“Semua lini harus berbenah. Tidak boleh ada lagi pegawai yang lalai terhadap jam masuk dan jam pulang kerja,” kata Sadiyah.
Lebih lanjut, Disdik Purwakarta menyiapkan langkah pengawasan berkelanjutan.
Monitoring ke sekolah-sekolah akan dilakukan secara rutin dengan sistem pembagian wilayah tugas bagi pejabat dinas.
“Jika masih ada yang melanggar, sanksi tegas akan diberikan. Mekanisme pembinaan dan pemanggilan sudah jelas, dan pengawasan akan terus kami perkuat,” pungkasnya.
RN/M.Hasiholan.S/red
