refubliknews.com,- Purwakarta || Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Purwakarta telah diimplementasikan sejak tanggal 6 Januari 2025 lalu. Untuk memastikan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, jajaran Pemkab Purwakarta menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan sejumlah perangkat daerah terkait.
Rakor yang dipimpin Sekda Purwakarta, Norman Nugraha itu dihadiri sejumlah perwakilan dari perangkat daerah terkait diantaranya, Dinas Pendidikan, Dispangtan, Diskanak, DKUPP, Dinkes, BKAD, dan Diskominfo digelar di Aula Janaka, Komplek Setda Purwakarta, pada Senin 20 Januari 2025.
“Sejumlah persiapan kita diskusikan agar program ini bisa berjalan sebagaimana mestinya dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait. Misalnya, soal alokasi anggaran MBG yang disimpan di Dinas Pendidikan, hal ini sesuai dengan aturan dari Kemendagri,” ungkap Sekda Purwakarta, Norman Nugraha kepada wartawan.
Menurutnya, launching MBG di Purwakarta sudah dilakukan di awal Januari lalu, dibawah koordinasi Kodim 0619 dan Yayasan Al-Muhajirin dengan total 10 sekolah yang telah berjalan.
“Ada sejumlah model yang telah ditentukan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pengelolaan MBG sebagai satuan pelayanan, yaitu secara swakelola, kerjasama institusi, kerjasama pihak ketiga, wilayah 3T dan secara hybrid. Di Kabupaten Purwakarta, ada sekitar 165.140 siswa SD dan SMP sebagai penerima manfaat program,” ujarnya.
Norman juga merinci apa saja koordinasi yang akan dilakukan dengan sejumlah perangkat daerah, diantaranya; untuk Dispangtan, menyiapkan pekarangan pangan bergizi untuk persiapan bahan MBG dan Uji makanan dengan rapid test, pestisida atau lainnya.
“Untuk Diskanak, fokus pada penyediaan bahan makanan seperti telur, ayam, dan ikan,” ucapnya.
Sementara, untuk DKUPP agar bisa mengkoordinasikan perihal olahan ikan dari pengusaha di UMKM Purwakarta sebagai opsi menu MBG karena jika pelaksanaan MBG dilakukan bersamaan dengan kebutuhan masyarakat akan terjadi kekosongan barang dan jangan sampai harga bisa melambung tinggi. Untuk Dinas Kesehatan, akan mengkoordinasikan soal uji gizi dan evaluasi menu MBG.
“Untuk BKAD, masih menunggu juknis, apakah anggaran ini hanya untuk pembelian makan minum saja atau harus dianggarkan juga untuk juru masak dan biaya akomodasinya,” tandasnya.
RN/Raffa Christ Manalu/red
