refubliknews.com, – Baru baru ini, seluruh daerah di Indonesia sedang hangat dengan berita kelangkaan Gas Elpiji 3kg. Dalam hal ini pemerintah mengambil peran penuh terkait adanya kebijakan, diduga berniat ingin memaksimalkan subsidi dengan tepat dan tidak menjadi ladang basah bagi pengusaha kecil yang menaikkan harga 1000 sampai 2000.
Tapi kenyataannya alih-alih ingin mengambil kebijakan yang bijak, justru sebaliknya. Hal ini justru membuat rakyat kecil yang membutuhkan gas untuk memasak repot dan kebingungan, belum lagi pedagang kecil yang perlu memakai gas menjadi bingung dan banyak yang mengantre hingga ber jam-jam, itu pun lokasinya tidak langsung dapat, alias mencari dulu. Adapula masyarakat yang sudah mengantre namun tidak kebagian gas tersebut.
Masyarakat kecil dan pelaku Usaha Mikro Kecil sangat tidak pro dan dirasa kebijakan ini kurang bijak. Sudah puluhan bahkan ratusan sumber di media juga menyebutkan hal yang sama terkait dampak yang timbul terkait adanya aturan baru terkait gas elpiji 3kg ini.
Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia) dalam konferensi persnya pada tanggal 3 Februari 2025 menyampaikan bahwa, “gas elpiji 3kg tidak langka dan tidak dibatasim. Bulan lalu dan bulan sekarang sama saja, subsidi full dan tidak ada yang dipangkas. Selama ini pertamina menyuplai ke agen, agen menyuplai ke pangkalan, pangkalan menyuplai ke pengecer, laporan yang masuk ke kami ada yang main harga”
Hal yang disampaikan Bahlil saya rasa tidak relevan dengan ada yang di lapangan, memang betul harga dari pertamina hingga tangan terakhir dalam hal ini adalah masyarakat harganya sekitar Rp.24.000 namun Pak Menteri lupa jika semua butuh akomodasi dan biaya transportasi.
Dari hasil wawancara saya dengan masyarakat kecil dan pelaku Usaha Mikro Kecil lebih baik harga Rp.24.000 tapi ada dan tersedia dimana-mana, daripada harus mencari kesana-kemari dan mengantre, itu pun kadang tidak kebagian.
Permasalahan ini tentu begitu kompleks dan tidak signifikan, Bahlil juga menyebutkan beliau ditunjuk oleh Pak Presiden dan Wakil Presiden untuk mencari tahu dan membereskan hal ini, namun saya menduga dia hanya menerima laporan namun tidak mengecek langsung ke lapangan.
Bahkan di Tangerang Selatan, diduga ada warga yang meninggal karena kelelahan mengantre gas, banyak juga warga yang mengeluh dan menganggap kebijakan ini sangat merugikan mereka.
Pemerintah perlu mengkaji ulang dan turun langsung ke lapangan. Permasalahan seperti ini harusnya mampu ditangani dengan cepat. Pemerintah perlu mengkaji ilang dan turun langsung ke lapangan. Selain itu, pemerintah juga harus mengambil sikap dengan cepat dan tepat agar rakyat tidak terus-menerus terkena dampak yang merugikan.
Trio Anggara (Ketua HIKMAHBUDHI Cabang Tangerang Selatan)
