refubliknews.com,- Jakarta || Perlindungan hukum terhadap wartawan dan kebebasan pers kembali menjadi perhatian dalam momentum Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) 2026 yang berlangsung di Hotel The Thavia, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
Perkumpulan Pengacara GAPTA menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Munas APPI 2026 sekaligus menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara organisasi profesi wartawan dan praktisi hukum dalam menjaga kemerdekaan pers di Indonesia.
Mengusung tema “Persatuan, Profesionalisme, dan Kebebasan Pers untuk Indonesia Maju”, Munas APPI 2026 dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat solidaritas insan pers, meningkatkan profesionalisme jurnalistik, serta memastikan wartawan memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
Perwakilan Perkumpulan Pengacara GAPTA menilai tantangan dunia jurnalistik di era digital semakin kompleks. Ancaman intimidasi, tekanan terhadap wartawan, hingga potensi kriminalisasi akibat produk jurnalistik menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius.
GAPTA Siap Berikan Pendampingan dan Advokasi Hukum
Dalam keterangannya, perwakilan GAPTA menegaskan bahwa kemerdekaan pers tidak cukup hanya dijamin secara normatif, tetapi harus diwujudkan melalui perlindungan nyata terhadap wartawan yang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.
“Pers yang merdeka dan profesional membutuhkan payung perlindungan hukum yang kokoh. Perkumpulan Pengacara GAPTA siap selalu tampil di garda terdepan untuk berkontribusi aktif, baik melalui pendampingan hukum, advokasi kebijakan, maupun edukasi regulasi bagi rekan-rekan jurnalis yang tergabung dalam APPI,” ungkap perwakilan GAPTA.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pers yang sehat, independen, dan bebas dari tekanan pihak mana pun.
UU Pers Harus Menjadi Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberitaan
GAPTA juga menekankan pentingnya menjadikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai landasan dalam menyikapi dan menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik.
Penyelesaian sengketa pemberitaan harus memperhatikan mekanisme dan ketentuan hukum pers, termasuk hak jawab, hak koreksi, serta Kode Etik Jurnalistik.
Langkah tersebut penting agar wartawan dapat menjalankan fungsi kontrol sosial, menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang, serta mengedukasi masyarakat tanpa dihantui ancaman hukum yang tidak sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa pers.
Munas APPI 2026, Momentum Memperkuat Persatuan Insan Pers
Melalui Munas APPI 2026, GAPTA berharap organisasi APPI semakin solid, profesional, dan mampu melahirkan program kerja yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggotanya.
Sinergi antara insan pers dan praktisi hukum diharapkan tidak berhenti pada pernyataan dukungan, tetapi diwujudkan melalui kerja nyata dalam pendampingan, advokasi, peningkatan kapasitas, serta penguatan kesadaran hukum bagi wartawan di seluruh Indonesia.
Kemerdekaan pers merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Karena itu, menjaga kebebasan pers sekaligus menegakkan profesionalisme jurnalistik merupakan tanggung jawab bersama.
POLISI BERSAMA MASYARAKAT!
Sumber: Captions Gambar Richard William And Partn.
Editor: Wanhendy
Moto: Aspiratif, Edukatif, Konstruktif
RN/ Sulaeman /red
