refubliknews.com,- Purwakarta | Akibat melakukan hal kritik di Whats App group, Ketua Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Koordinator Wilayah (Korwil) Kabupaten Purwakarta, Dwi Joko Waluyo dikeluarkan dari group Komunikasi Polres Purwakarta.
Insiden dikeluarkannya Ketua FPII dari group, memicu kecaman dari berbagai pihak, khususnya kalangan pers yang tergabung didalam Whats App group Komunikasi Polres Purwakarta. Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk pembungkaman serta ancaman bagi kebebasan pers.
Pengeluaran Ketua FPII, Dwi Joko Waluyo diduga kuat terkait kritikannya terhadap kinerja Humas Polres Purwakarta yang dinilai kurangnya transparansi.
Sementara, group Komunikasi Polres Purwakarta tersebut biasanya menjadi wadah interaksi antara kepolisian dan jurnalis, dan kini menjadi sorotan tajam publik. Langkah Humas Polres Purwakarta ini dinilai sangat kontraproduktif antara kepolisian dan media lokal maupun media nasional.
Ketua FPII Purwakarta, Dwi Joko Waluyo mengatakan, kritik yang disampaikan bertujuan untuk memperbaiki transparansi serta mendorong peningkatan kualitas informasi yang diberikan kepada masyarakat. Menurutnya, hubungan antara kepolisian dan media seharusnya bersifat kolaboratif juga saling mendukung.
“Saya berharap, kritikan yang saya sampaikan dapat diterima sebagai bentuk masukan untuk meningkatkan keterbukaan informasi. Namun, dikeluarkannya saya dari group ini justru mengindikasikan kurangnya keterbukaan dari pihak Humas Polres Purwakarta,” kata Dwi Joko kepada awak media, pada Rabu 4 Desember 2024.
Hingga saat ini, Humas Polres Purwakarta belum memberikan klarifikasi resmi terkait pengeluaran tersebut. Situasi ini semakin memperkuat spekulasi bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk membatasi akses informasi dan mencegah kritik lebih lanjut.
Reaksi keras pun bermunculan dari berbagai pihak, komunitas pers menilai, insiden ini sebagai bentuk serangan terhadap kebebasan pers serta transparansi informasi publik. Komunitas pers meminta Polres Purwakarta untuk memberikan penjelasan resmi serta menjamin kebebasan berekspresi bagi jurnalis.
Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pentingnya sinergi yang lebih erat antara media dan kepolisian dalam membangun kepercayaan publik. Insiden ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan dialog terbuka dan komitmen nyata terhadap transparansi informasi.
Kepercayaan publik yang dibangun melalui informasi yang akurat dan berimbang terancam tergerus oleh tindakan yang dinilai represif ini. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen Polres Purwakarta terhadap transparansi dan kebebasan pers.
Dengan kejadian tersebut, apakah ini pertanda buruk bagi kebebasan pers di Kabupaten Purwakarta ???
Publik menantikan penjelasan secara resmi dari pihak Polres Purwakarta.
RN/Raffa Christ Manalu/red
