refubliknews.com,- Jakarta – Indonesia menghadapi tekanan berat di sektor energi. Konflik militer antara Iran dan Amerika Serikat yang membayangi Selat Hormuz memperparah kerentanan yang sesungguhnya sudah lama menggerogoti neraca energi nasional.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menegaskan kondisi ini saat diwawancarai di Prime Time INAnews TV, Rabu (22/4/2026), di Jakarta.
“Kalau saya analogikan dengan traffic light, kita sudah berada di lampu kuning. Bukan hijau lagi, artinya hati-hati, jangan sampai menyentuh merah,” ujar Komaidi.
Ia mengingatkan bahwa sebelum pecahnya konflik pun, kondisi neraca energi Indonesia sudah perlu diwaspadai secara serius.
Defisit Minyak 1 Juta Barel Per April 2026
Komaidi memaparkan data yang mengejutkan, konsumsi minyak Indonesia saat ini mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya mampu menyentuh angka 600 ribu barel.
Artinya, setiap hari Indonesia harus mengimpor sekitar 1 juta barel minyak seluruhnya melewati jalur pelabuhan Singapura.
“Kalau ada negara yang menduduki Singapura selama satu bulan saja, minyak kita tidak bisa lewat, dan kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa,” tegasnya.
Ia menyebut kondisi ini sebagai gambaran nyata betapa rentannya ketahanan energi nasional terhadap gangguan geopolitik.
Penutupan Selat Hormuz berdampak pada 13-20 persen pasokan minyak nasional terganggu. Indonesia 13 persen impor minyak mentah dan 20 persen impor BBM Indonesia melewati Selat Hormuz, terutama yang bersumber dari Arab Saudi. Meski 80 persen pasokan tidak melewati jalur tersebut, gangguan di selat ini tetap berdampak besar karena menyangkut sumber terdekat dan paling strategis secara jarak.
Jarak tempuh menjadi persoalan kritis. Dari Arab Saudi via Selat Hormuz, waktu tiba ke Indonesia hingga 12 hari. Namun jika beralih ke Amerika Serikat, kapal tanker butuh waktu hingga 45 hari.
“Ketahanan stok domestik kita hanya 25 hari. Kalau kita pindah ke sumber dari Texas, barang dari sana belum sampai dan stok di sini sudah habis duluan,” jelas Komaidi.
Ia juga mengungkap fenomena berbahaya di tengah krisis, tanker yang sudah bersepakat mengangkut minyak untuk Indonesia bisa tiba-tiba berpaling ke negara lain yang menawar harga lebih tinggi.
“India kabarnya berani membayar sepuluh kali lebih tinggi. Artinya, kita punya uang pun belum tentu bisa mendapat barang,” ujar Dosen Magister Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti ini.
Indonesia saat i i nol Cadangan Strategis Perminyakan
Salah satu kelemahan struktural paling mendasar Indonesia adalah tidak adanya Strategic Petroleum Reserve (SPR). Cadangan energi yang dikelola langsung oleh negara. Yang selama ini disebut sebagai cadangan 25 hari sejatinya hanyalah stok operasional milik badan usaha seperti Pertamina, VIVO, dan Shell.
“Indonesia masih nol untuk cadangan strategis. Yang ada itu cadangan operasional, stok BBM punyanya badan usaha, bukan punyanya pemerintah,” tegas Komaidi.
Ia membandingkan kondisi ini dengan negara-negara tetangga: Singapura, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan semuanya sudah memiliki strategic reserve yang dikelola negara, bahkan ada yang menyentuh tiga hingga enam bulan.
Terkait wacana pembentukan petroleum fund dan cadangan energi strategis 90 hari yang tengah dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Migas, Komaidi menilainya sebagai langkah positif yang perlu segera dimulai.
“Ibaratnya dompet yang paling dalam. Kalau dompet-dompet lain sudah habis, masih ada selipan terakhir,” katanya.
APBN 2026 bisa jadi terancam. Saat ini selisih ada beban tambahan harga minyak dan gas sebesar Rp140 Triliun.
Di sisi fiskal, Komaidi memberikan kalkulasi yang mengkhawatirkan. Setiap kenaikan harga minyak sebesar satu dolar AS dapat menimbulkan defisit fiskal sekitar 6 hingga 7 triliun rupiah dalam setahun. APBN 2026 mengasumsikan harga minyak di angka 70 dolar AS per barel, sementara rata-rata harga aktual saat ini sudah berada di kisaran 90 dolar AS per barel.
“Selisihnya 20 dolar, dikalikan 7 triliun, sudah sekitar 140 triliun rupiah. Itu baru dari subsidi BBM dan LPG, belum yang lain-lainnya,” papar Komaidi.
Ia memperkirakan batas defisit 3 persen PDB bisa terlampaui sekitar September atau Oktober 2026 jika kondisi tidak membaik.
Beban subsidi LPG pun tidak kalah besar. Harga internasional LPG saat ini setara Rp19.000–20.000 per kilogram, sementara harga jual tabung 3 kg hanya Rp4.250 di tingkat distributor. Subsidi per kilogram mencapai sekitar Rp15.000 dan Indonesia mengonsumsi sekitar 9 juta metrik ton LPG per tahun, dengan 7 juta metrik ton di antaranya harus diimpor dari Amerika Serikat (60 persen) dan Timur Tengah (40 persen).
“Kita punya dua sumber impor, dan kebetulan kedua-duanya sedang berkonflik sekarang. Dapur kita kena,” kata Komaidi.
Menyikapi tekanan fiskal yang kian berat, Komaidi menegaskan bahwa beban tidak bisa hanya ditanggung APBN. Ia mengusulkan model pembagian beban secara transparan antara pemerintah, Pertamina, dan konsumen.
“Bebannya sudah tidak mungkin ditanggung sendiri oleh APBN. Pertamina juga harus memahami bahwa marginnya tahun ini mungkin tidak sebesar tahun lalu. Masyarakat pun harus siap membayar sedikit lebih mahal,” ujarnya.
Ia juga mendorong gerakan penghematan energi, terutama di sektor transportasi yang menyumbang 90 persen konsumsi BBM nasional. Peralihan ke transportasi publik berbasis listrik, perluasan jangkauan Transjakarta, dan penambahan feeder di kawasan satelit seperti Tangerang Selatan, Bekasi, dan Depok menjadi langkah yang ia rekomendasikan.
Terkait kebijakan Work From Home (WFH) yang ditetapkan pada hari Jumat, Komaidi justru memberikan catatan kritis.
“WFH hari Jumat itu long weekend. Saya khawatir penghematan perjalanan ke kantor justru lebih kecil dari konsumsi BBM untuk jalan-jalan wisata. Lebih tepat jika WFH ditetapkan hari Rabu,” ujarnya, senada dengan usulan Gubernur DKI Jakarta.
Indonesia sesungguhnya memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang luar biasa mulai dari panas bumi, tenaga surya, hingga angin. Namun Komaidi menyebut hambatan terbesar bukan pada teknologi, melainkan pada struktur pasar listrik yang bersifat monopsoni, PLN adalah satu-satunya pembeli listrik di Indonesia.
“Kalau PLN tidak mau beli karena harganya lebih tinggi dari biaya pokok penyediaan mereka, pengembang EBT tidak punya pilihan. Jual ke siapa lagi? Kalau PLN tidak mau, ya wassalam,” ujarnya.
Persoalan power wheeling yaitu mekanisme penggunaan jaringan transmisi PLN oleh pihak ketiga ia sebut sebagai kunci yang harus segera dibuka, setidaknya untuk segmen EBT.
Ia mengibaratkan situasi ini seperti jalan tol: kendaraan sudah ada dan siap jalan, tapi palang tidak dibuka.
Anomali lain yang ia soroti: Jawa mengalami kelebihan pasokan listrik (oversupply), sementara di pulau-pulau lain masih terjadi pemadaman.
Koneksi antarsistem listrik Jawa, Sumatra, dan Kalimantan menjadi solusi yang ia tawarkan meski diakuinya membutuhkan biaya besar.
RUU Migas 14 Tahun tak Kunjung Selesai
Indonesia pernah berjaya sebagai anggota OPEC dengan cadangan minyak mencapai 15 miliar barel pada dekade 1980–1990-an.
Kini cadangan itu tersisa hanya 2,5 miliar barel akibat eksploitasi yang terus berjalan tanpa diimbangi eksplorasi yang memadai.
Komaidi menyayangkan mandeknya revisi Undang-Undang Migas yang sudah diamanatkan sejak 2008 alias 14 tahun lebih belum selesai. Bagi investor asing yang mempertimbangkan investasi miliaran dolar, situasi ini menjadi sinyal negatif yang nyata.
“Kalau payung hukum tertinggi saja tidak dikerjakan, bagaimana dengan keputusan-keputusan bisnis yang lainnya? Mereka punya banyak opsi lain: Amerika, Afrika, Malaysia. Bahkan taruh di deposito pun kembaliannya bisa dihitung,” tegasnya.
Ia juga menyoroti tumpang tindih perizinan di 19 kementerian dan lembaga. Meski Kementerian ESDM sudah menyederhanakan prosesnya, 18 kementerian lain masih berjalan sendiri-sendiri dengan kepentingan yang kerap berbenturan.
Ia merekomendasikan penetapan KPI bersama lintas kementerian yang dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian.
Program MBG, Tujuan Baik, Perlu Dikaji Ulang Dikala Krisis Pasok Energi
Komaidi tidak serta-merta menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun ia mengingatkan prinsip dasar kebijakan publik, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Jika evaluasi menunjukkan program ini tidak optimal atau justru membebani program-program vital lainnya lapangan kerja, pendidikan, kesehatan maka meninjau ulang atau menundanya bukan hal yang tabu.
“Tujuannya bagus. Tapi jangan ada mindset bahwa karena sudah dicanangkan, maka harus dipertahankan mati-matian. Ibaratnya menuju tujuan tertentu lalu macet—cari jalan lain, jangan menunggu macet terurai kalau ada opsi lain,” katanya.
Ia khawatir jika beban fiskal dari MBG terlalu besar, efeknya bisa kontraproduktif, inflasi naik, lapangan kerja tidak tercipta, dan masyarakat yang tidak mendapat MBG justru makin terbebani.
“Siang makan gratis di sekolah, tapi malamnya orang tua tidak bisa makan. Ini yang harus dikalkulasi,” ujarnya.
Inovasi energi alternatif katanya cukup menjanjikan hanya sebatas di Lab, tapi kendala itu sulit di dkala masif atau kebutuhan besar.
Menanggapi perkembangan energi alternatif seperti biofuel, etanol, hingga hidrogen, Komaidi mendukung ruang inovasi yang seluas-luasnya.
Namun ia mengingatkan bahwa banyak temuan yang cemerlang di skala laboratorium ternyata tidak ekonomis ketika diaplikasikan secara masif.
“BBM dari alga itu temuan yang luar biasa. Tapi untuk produksi satu liter saja butuh kompensasi berapa? Di skala lab oke, di kehidupan nyata belum tentu applicable,” ujarnya.
Ia menyebut formula B40 campuran 60 persen solar konvensional dan 40 persen biodiesel berbasis sawit sebagai contoh pragmatisme yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
Kedaulatan Energi 2040 Ada Harapan
Asal Bergegas Menutup wawancara, Komaidi menyatakan optimisme bersyarat bahwa target kedaulatan energi Indonesia di tahun 2040 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto masih bisa dicapai asalkan dilakukan dengan keseriusan dan kecepatan yang selama ini absen.
“Kita punya cadangan, pengolahan, penyimpanan, dan pasar. Kurang apa lagi? Yang kurang adalah kemauan untuk bergegas melakukan perbaikan. Jangan dari awal menggantungkan diri pada impor, karena begitu jalurnya terganggu, kita langsung terancam krisis,” pungkasnya.
Indonesia, katanya, pernah di puncak kejayaan energi membiayai jalan raya beraspal, bandara, pelabuhan, bahkan industri pesawat terbang dari hasil minyak dan gas.
“Kita pernah di era itu. Sekarang saatnya mengembalikan kejayaan itu, bukan hanya dalam retorika, tapi dalam tindakan nyata,” ujar Komaidi.
Konflik Iran-Amerika, menurutnya, harus menjadi “ember air dingin” yang membangunkan Indonesia dari tidur panjangnya.
“Kalau sudah diguyur ember begini masih tidak bangun, itu kebangetan,” tutupnya.
RN/ Sulaeman /red
