refubliknews.com,
Humbang Hasundutan | Ratusan massa Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Batak Bersatu PBB Dewan Pimpinan Cabang DPC Kabupaten Humbang Hasundutan, bersama komunitas becak motor (Betor) menggerudug Kantor Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) yang berlokasi di Bukit Inspirasi huta mas, Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, pada Selasa 31 Oktober 2023.
Aksi unjuk rasa tersebut mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian resor (Polres) Humbang Hasundutan guna menjaga situasi kamtibmas dalam kegiatan aksi, dimulai dari titik kumpul massa di Rumah Makan Ribur, Desa Pasaribu hingga Kantor Bupati Humbang Hasundutan.
Dalam kegiatan pengawalan aksi, pihak Polres Humbahas mengerahkan sebanyak 90 personel dalam pengamanan aksi unjuk rasa di lokasi termasuk tim negosiator dari anggota Polwan.
“Dalam pengawalan dan pengamanan aksi unjuk rasa yang dilakukan Ormas Pemuda Batak Bersatu dan Komunitas Becak Motor, akan mengedepankan cara humanis, karena ini menjadi atensi dari pimpinan,” ucap Kapolres Humbahas, AKBP Hary Ardianto, kepada awaq media, dikutip pada Rabu 1 Nopember 2023.
Ia juga mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan cara bertindak untuk pengamanan aksi unjuk rasa yang digelar di kantor Bupati Humbang Hasundutan. Dia berharap, selama unjuk rasa tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan semua berjalan kondusif jangan sampai ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi dalam suasana tahun politik.
“Kita berdoa, mudah-mudahan pengamanan aksi unjuk rasa berjalan aman, damai, lancar serta kondusif,” harap Kapolres.
Pada kegiatan aksi unras tersebut, tuntutan massa Pemuda Batak Bersatu dan Komunitas Becak Motor, agar Bupati Humbahas dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mendengarkan keluhan masyarakat kecil dan tidak menganggap sepele aspirasi dari warga, dan memberikan ganti rugi isi kolam ikan pada warga atas nama Pardamean Banjarnahor, yang kolamnya terdampak bencana alam, padahal sudah siap panen. Selanjutnya, massa meminta Bupati dan Kepala BPBD untuk secepatnya menyelesaikan permasalahan tersebut, karena sudah tiga bulan tidak mendapat tanggapan.
Sementara itu, Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor dan Kepala BPBD, Benthon Lumban Gaol bersama jajaran, menerima perwakilan PBB di ruang rapat Pemkab Humbang Hasundutan dan menampung aspirasi dari warga yang mengalami kerugian.
“Sejak saya menjabat Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan ini, segala yang namanya kerugian akibat bencana alam selalu kita berikan ganti rugi dampak bencana alam, dengan syarat semua data harus akurat dan tentunya administrasi harus lengkap dan di usulkan oleh pemerintah desa ke dinas terkait, pemerintah daerah siap memberikan bantuan,” kata Dosmar.
Tak seorang pun yang tidak mendapatkan bantuan dari kami akibat bencana alam di Kabupaten Humbang Hasundutan ini, boleh di chek semua pasti kita berikan bilamana datanya sampai kepada pemerintah daerah Humbang Hasundutan.
“Jujur, kalau mengenai masalah yang dituntut oleh massa PBB dan Komunitas Betor saat ini, belum ada laporannya kepada saya, yang jelas kalau berkasnya lengkap akan kita proses melalui BPBD Humbahas,” cetusnya, sambil meninggalkan ruang rapat.
Kepala Pelaksana BPBD Humbahas, Benthon Lumban Gaol, kepada perwakilan massa mengatakan, pihaknya sedang menunggu proses pencairan anggaran, makanya hingga saat ini kami belum bisa membayar ganti rugi tersebut.
“Semua ada aturannya, jadi tidak bisa secepat yang kita pikirkan, memang berkasnya sudah ada sama kami, tapi semua harus butuh proses serta menunggu pencairan anggaran,” ujar Benthon.
Ditempat yang sama, Ketua DPC PBB Kabupaten Humbang Hasundutan, Korban Purba, mengucapkan terima kasih kepada Bupati, Dosmar Banjarnahor yang telah menerima dan menyambut massa PBB, dan juga kepada Kepala BPBD Humbahas, Benthon Lumban Gaol meminta lebih bijaksana dalam menyelesaikan tuntutan massa, karena sudah tiga bulan keluhan warga sampai hari ini belum terealisasi.
“Sebagai Ketua Pemuda Batak Bersatu Humbang Hasundutan, saya cinta dan peduli atas keluhan warga di Kabupaten Humbahas ini. Saya berharap, ada kebijakan dari pihak BPBD Humbahas untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Karena anak-anak dari masyarakat yang dirugikan, sudah terancam sekolah akibat tidak bisa bayar uang kuliahnya. Selama ini, sumber pendapatan mereka adalah dari kolam ikan tersebut. Jadi, saya harap mohon secepatnya permasalahan ini dituntaskan,” harapnya.
RN/raffa christ manalu/red
