refubliknews.com,
Purwakarta | Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) terkait pelayanan publik oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta terus meningkat. Sebelumnya, pada semester kedua tahun 2022, nilai IKM pelayanan publik perangkat daerah Pemkab Purwakarta sebesar 86.
Pada semester pertama tahun 2023 ini, nilai IKM pelayanan publik perangkat daerah Pemkab Purwakarta naik ke angka 88.
Hal itu di ungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha pada saat pembukaan acara Workshop Survei Kepuasan Masyarakat dan Forum Konsultasi Publik yang digelar di Prime Plaza Hotel & Resort, Komplek Kawasan BIC Purwakarta, pada Kamis 26 Oktober 2023.
“Meskipun nilai IKM pelayanan publik kita terus naik dan saat ini nilainya diangka 88, itu sangat baik tapi tuntutan masyarakat tidak bisa kita tinggalkan, ” ungkap Norman.
Ia juga menjelaskan, melalui rencana pembangunan daerah (RPD) 2024-2026, dan khusus tahun depan ada 12 prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Dari 12 prioritas tersebut, Pj Bupati Purwakarta, Benni Irwan menekankan 5 program super prioritas, yakni Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Ketahanan Pangan dan Pelayanan Publik.
“Meski pelayanan publik kita sudah sangat baik diangka 88, ini menandakan pak Pj Bupati Purwakarta sangat konsen sekali terhadap proses pelayanan publik yang diberikan perangkat daerah Pemkab Purwajarta, ” ujarnya.
Melalui kegiatan Workshop Survei Kepuasan Masyarakat dan Forum Konsultasi Publik ini, dirinya berharap adanya satu kesepahaman seluruh perangkat daerah. Seluruh peserta workshop diharapkan bisa mengerti akan pentingnya proses pelayanan yang diberikan. Banyak indikator yang menjadi penilaian terhadap proses pelayanan yang diberikan.
“Survei kepuasan masyarakat sangat penting, karena kita bisa mengevaluasi apa yang menjadi permasalahan dan kendala untuk bisa menjadi bahan perbaikan, ” ucap Norman.
Dalam kesempatan tersebut, Norman juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk tidak main-main, karena urusan pelayanan merupakan suatu komitmen yang sudah dibangun dari sisi kebijakan kepala daerah.
“Kebijakan kepala daerah diturunkan melalui kebijakan kepala perangkat daerah, ” cetusnya.
RN/raffa christ manalu/red
