refubliknews.com,
Jakarta,-
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Kepulauan Seribu adalah wilayah DKI Jakarta dengan angka kemiskinan tertinggi. Terdapat 15,06% penduduk di kabupaten tersebut masih hidup di bawah garis kemiskinan pada Maret 2021.
Angka tersebut lebih tinggi dibanding posisi Maret 2020 sebesar 14,87%. Angka kemiskinan Kabupaten Kepulauan Seribu ini terus meningkat bahkan hingga hari ini.
Hal ini menunjukan tidak adanya niat dan keseriusan dari Bupati Kepulauan Seribu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sejak dilantik pada tahun 2020 lalu belum terlihat adanya usaha maksimal dari pemerintah kabupaten untuk mengurangi angka kemiskinan ini.
Sebaliknya angka kemiskinan Kepulauan Seribu malah meningkat pada tahun 2021, bahkan sampai saat ini.
Selain angka kemiskinan yang menjadi masalah utama, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu juga tercatat memiliki banyak sekali masalah lain yang belum terselesaikan.
Mulai dari mega proyek pembangunan 4 pelabuhan yang melanggar aturan sampai dengan pembangunan berbagai infrastruktur lain yang diduga tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Lebih jelasnya beberapa pembangunan infrastruktur yang dianggap bermasalah tersebut diantaranya ialah Proyek Pembangunan Puskesmas, Jembatan Cinta, Pos Damkar, Pelabuhan Regional Di Pulau Tidung dan Pelabuhan Regional di Pulau Kelapa, Sebira, dan Pulau Pramuka.
Berangkat dari kekecewaan besar tersebut, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pulau Seribu melakukan aksi Geruduk Balaikota pada hari Jumat, (06/01/2023).
Rodin selaku Ketua Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pulau Seribu menyatakan bahwa, ”PJ Gubernur DKI Jakarta harus segera melakukan evaluasi dan mencopot Bupati Kepulauan Seribu yang selama masa jabatannya tidak peduli atas penderitaan masyarakat yang dipimpinnya”.
Ia juga menambahkan bahwa aksi yang dilakukan ini adalah bentuk kepedulian pemuda dan mahasiswa akan nasib masyarakat kecil yang tertindas. Mewakili masyarakat miskin Pulau Seribu, Rodin mendesak agar tidak ada lagi kebijakan Pemerintah Kabupaten yang semakin memiskinkan yang miskin dan memperkaya yang kaya.
Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pulau Seribu sebagai perwakilan dari masyarakat Pulau Seribu ikut merasakan ketertindasan yang diakibatkan oleh berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten yang tidak berpihak pada masyarakat. Kepulauan Seribu tidak boleh terus menjadi anak tiri Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Untuk itu, Aksi Geruduk Balaikota ini dimaksudkan agar PJ Gubernur DKI Jakarta dapat mendengar secara langsung jeritan dan tuntutan yang berasal dari penderitaan masyarakat Pulau Seribu.
DKI Jakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia harusnya memberikan contoh kepada provinsi-provinsi lainnya dalam membangun dan mengembangkan sumber daya di daerah tertinggal. Aksi ini juga ditujukan agar seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia dapat melihat sisi lain dari Ibukota DKI Jakarta yang perkembangan kemajuannya tidak sepesat daerah-daerah lain di Ibukota.
Kepulauan Seribu menjadi bukti nyata besarnya ketimpangan ekonomi masyarakat Indonesia, lebih khusus di DKI Jakarta. Untuk itu, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pulau Seribu akan terus memperjuangkan hak-hak masyarakat Pulau Seribu agar dapat terpenuhi sepenuhnya, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi.
Adapun dalam aksi ini beberapa hal yang menjadi tuntutan aksi ialah sebagai berikut :
Mendesak PJ Gubernur Heru Untuk segera Menyelesaikan Masalah Kemiskinan di Kepulauan Seribu, dengan cara membuka lapangan kerja seluas-luasnya, membangun UMKM untuk masyarakat dan membuka Balai Latihan Kerja di Kepulauan Seribu, Mendesak PJ Gubernur Heru Untuk Mengevaluasi Kinerja Bupati kepulauan seribu Selama Menjabat
Copot Bupati Kepulauan Seribu, karena dianggap Lalai Dalam Upaya Mencegah dan Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Kepulauan Seribu, Mendesak PJ Gubernur Heru Untuk menelusuri Proyek Pembangunan Melanggar Aturan di Wilayah Kepulauan Seribu.
Kami Mendesak PJ Gubernur Heru Untuk Periksa Mega proyek pembangunan 4 Pelabuhan yang melanggar aturan
Mendesak Pj Gubernur Heru segera membentuk timsus dalam dugaan pelanggaran peraturan dalam Proyek Pembangunan Puskesmas, Jembatan Cinta, Pos Damkar, Pelabuhan Regional Di Pulau Tidung dan Pelabuhan Regional di Pulau Kelapa, Sebira, dan Pulau Pramuka
Mendesak PJ Gubernur Heru Untuk Memanggil & Memberi Sanksi Tegas Kepada Pemilik Pulau Karang Beras, Diduga Melakukan Reklamasi Tanpa Izin Yang Merusak Lingkungan Secara Masif.
RN/ edo lembang/red
