Purwakarta | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta, Jawa Barat di jadikan percontohan nasional Laboratorium Manajemen Risiko (Lab-MR) dan Kapablitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI.
Hal tersebut dibuktikan dengan dilaksanakannya penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama terkait penyelenggaraan Laboratorium Manajemen Risiko dan Peningkatan Kapablitas APIP antara Pemkab Purwakarta dan BPKP-RI.
Acara penandatangan kerjasama itu dihadiri langsung Pj Bupati Purwakarta, Benni Irwan, Sekretaris Daerah (Sekda) Purwakarta, Norman Nugraha beserta para kepala OPD Pemkab Purwakarta dan Direktur Pengawasan dan Tata Kelola Pemerintah Daerah BPKP-RI, Nani Ulina Kartika Nasution bersama jajaran BPKP Provinsi Jawa Barat, pada Jumat 22 Desember 2023.
Pj Bupati Purwakarta, Benni Irwan menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada BPKP-RI yang telah memberikan kesempatan menjadikan Kabupaten Purwakarta sebagai percontohan Lab-MR sekaligus Peningkatan Kapablitas APIP.
“Kami sadar, tidak bisa kami laksanakan sendiri tanpa bimbingan dari pihak BPKP, baik pusat maupun BPKP perwakilan Provinsi Jawa Barat,” ucap Benni.
Ia menilai, kegiatan ini adalah hal penting dan strategis bagi pemerintah daerah Purwakarta dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik, efektif, efesien, transparan dan akuntabel.
Selain itu, lanjut Benni, hal ini sangat diperlukan sebagai pengendalian sekaligus upaya perbaikan dalam tata kelola keuangan.
“Hal ini tidak berjalan seperti biasa atau auto pilot, ini perlu satu pemikiran dan konsep. Upaya agar tata kelola keungan lebih sistematis dan terstruktur,” ujarnya.
Benni juga menegaskan, apa yang bakal dilakukan Pemkab Purwakarta beberapa waktu ke depan akan menjadi contoh bagi 416 kabupaten di indonesia.
“Tidak mudah mempersiapkannya. Tapi, dengan kebersamaan, komitmen dan konsistensi, saya yakin Pemkab Pirwakarta bisa mencapai harapan yang sudah ditargetkan bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Pengawasan dan Tata Kelola Pemerintah Daerah BPKP-RI, Nani Ulina Kartika Nasution mengatakan, selain Pemkab Purwakaeta, ada dua pemerintah daerah lainnya yang menjadi percontohan yaitu, satu Pemerintah Kota (Pemkot) dan satu Pemerintah Provinsi (Pemprov).
“Jadi, ada tiga target dari BPKP-RI yang akan mulai di laksanakan di awal tahun 2024,” kata Nani.
Ia menjelaskan, kegiatan hari ini merupakan komitmen dari Pemerintah Pusat terkait dengan banyaknya target pemerintah yang sudah di canangkan di RPJMN. Ternyata belum bisa tercapai secara optimal.
“Salah satu yang jadi penyebab adalah, karena selama ini pemgelolaan resiko belum maksimal,” ucapnya.
Nani menyebut, saat ini pihaknya memiliki tugas untuk mendorong tata kelola seluruh keuangan negara harus didasarkan alokasi anggaran pada perencanaan dan penganggaran yang tepat. Sehingga, manajemen risiko dapat dilaksanakan ketika indikator kinerja atau tujuan yang ingin dicapai sudah clear.
“Perencanaan merupakan faktor penting yang pertama dibahas, disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Alasan dipilihnya Pemkab Purwakarta menjadi percontohan untuk kabupaten di indonesia, lanjut Nani, karena Pemkab Purwakarta memiliki komitmen yang tinggi atas penerapan manajemen resiko dan kapablitas APIP di lingkungannya.
“Semoga apa yang menjadi agenda kita di Purwakarta ini, bisa berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari Pj Bupati Purwakarta,” harapnya.
“raffa christ manalu”
