refubliknews.com,- JAKARTA UTARA – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta, Lutfi Zakaria, melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap penyelenggaraan layanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, pada Rabu (30/9/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Kanwil BPN DKI Jakarta guna memastikan seluruh penyelenggaraan layanan di tingkat kantor pertanahan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan, standar pelayanan yang telah ditetapkan, serta mampu mencapai target penyelesaian yang direncanakan.
Dalam kunjungan tersebut, Lutfi Zakaria didampingi jajaran pimpinan meninjau langsung perkembangan penyelesaian berbagai jenis layanan pertanahan yang dikelola Kantah Jakarta Utara. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana pelayanan berjalan sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dan hal-hal yang masih memerlukan perhatian khusus serta tindak lanjut segera.
Selain meninjau progres penyelesaian berkas, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi antara Kanwil BPN DKI Jakarta dengan Kantah Jakarta Utara. Sinergi yang erat dinilai sangat penting agar setiap permasalahan yang muncul di lapangan dapat terdeteksi dini dan diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku.
Lutfi Zakaria menekankan bahwa setiap layanan pertanahan wajib diselesaikan tepat waktu, namun tidak boleh mengabaikan ketelitian dan kepastian hukum.
“Percepatan pelayanan tidak boleh mengesampingkan aspek ketelitian dan kepastian hukum. Setiap proses pertanahan harus tetap dilaksanakan secara tertib agar masyarakat memperoleh kepastian atas layanan yang mereka ajukan,” ujarnya.
Monev yang dilakukan secara berkala ini menjadi instrumen penting bagi BPN untuk memantau kinerja sekaligus mengevaluasi pelaksanaan pelayanan langsung di lapangan. Hasil evaluasi diharapkan menjadi dasar perbaikan, baik dari sisi alur proses maupun koordinasi antar unit, sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat terus meningkat.
Pelayanan pertanahan menyentuh langsung kepentingan masyarakat, berkaitan dengan administrasi dan kepastian hak atas tanah. Oleh karena itu, transparansi, efektivitas, dan ketepatan waktu menjadi fokus utama dalam setiap tahapan pelayanan.
Kegiatan di Kantah Jakarta Utara ini diharapkan tidak hanya berhenti pada peninjauan, tetapi melahirkan langkah konkret yang mempercepat penyelesaian urusan warga. Pengawasan dan evaluasi berkelanjutan juga diharapkan membentuk budaya kerja yang tertib, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Dengan terjalinnya koordinasi yang semakin kokoh, penyelenggaraan layanan pertanahan di Jakarta Utara diproyeksikan berjalan lebih optimal, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen pimpinan untuk turun langsung memantau dan menjaga kualitas pelayanan pertanahan di seluruh wilayah DKI Jakarta.
RN/ Adi NF /red
