refubliknews.com,- II Batubara Besarnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 74.02 Milyar menuai kritik dan sosrotan 6 fraksi DPRD Batubara saat berlangsung Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar laporan Pertanggungjawaban Bupati Batubara, Selasa (31/3/2025).
Ketua Fraksi PAN Chairul Bahriah,soroti besarnya Silpa TA.2025 sebesar Rp 74,02 Milyar lebih.
“Besarnya Silpa ini akibat apa ?. apakah ada penghematan atau memang ada OPD yang tidak mampu untuk merealisasikan anggaran yang sudah dialokasikan sementara masih banyak infrastrukur yang rusak yang belum terjamah,”tanyanya.
Sementara Ketua Fraksi PDIP Jalasmar Sitinjak, dalam pandangan umumnya, menjelaskan postur APBD Batubara TA 2025 sebagaimana dalam Nota LKPJ Bupati.
Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 1,29 Triliun lebih atau 99,28 persen dari target sebesar Rp. 1,30 Triliun lebih dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 227,01 Milyar lebih dari target Rp. 228,66 Milyar.
Sementara pendapatan transfer terealisasi Rp. 1,043 Triliun dari target Rp. 1,049 Triliun atau 99,44 persen. Serta pendapatan lain lain Pendapatan daerah yang syah terealisasi sebesar Rp. 26,29 Milyar dari yang ditargetkan sebesar Rp. 28,25 Milyar atau 83,08 persen.
Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) pada tahun 2025 merupakan selisih antara jumlah pendapatan daerah dengan belanja Daerah dan ditambahkan pembiayaan netro. Silpa TA. 2025 sebesar Rp. 74, 02 Milyar lebih.
“Pokir merupakan hasil reses dan RDP DPRD yang wajib jadi pertimbangan dalam menyusun dokumen rencana pembangunan Daerah .dan Tatib DPRD di setiap Dapil masing masing agar pokir ditampung dalam APBD namun kenyataannya untuk tahun 2025 tidak ada terealisasi sehingga mengakibatkan Silpa sebesar Rp. 74,02 Milyar,”terang Jalasmar.
Fraksi Gerindra sarankan dan menegaskan Silpa yang begitu besar kedepannya harus dengan terukur dan lebih baik sehingga sisa anggaran tidak terjadi lagi tahun ketahun.
Fraksi Gerindra memandang bahwa dengan keadaan efesien anggaran saat ini kedepan sangat penting efektifitas pelaksanaan anggaran dan pengawasan yang semakin diperketat serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus dengan langkah terukur dan sungguh sungguh oleh OPD terkait bersama dengan Pansus PAD.
Fraksi Gerindra mengapresiasi program Universal Health Corporate (UHC) yang telah berjalan di Batubara. Program UHC yang sedang berjalan ini sangat bermanfaat namun kedepan indeks kepuasan terhadap layanan. Kesehatan perlu ditingkatkan.
Sementra Alpon Sirait, Fraksi KDRI, dalam pandangan umumnya, menyikapi Silpa yang begitu tinggi. Apakah Silpa itu sisa kegiatan atau kegiatan yang tidak dilaksankan.
Ia juga meminta seluruh OPD instansi terkait untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pembahasan sehingga setiap pembahasan berjalan dengan lancar dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya terutama terkait program yang dinilai masih lamban,”ungkapnya. (hol).
RN/ Liberty Haloho /red
